Denpasar, IDN Times - Terkait maraknya warga negara asing (WNA) Rusia yang menjadi guide ilegal di Bali, Dinas Pariwisata Bali berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas instansi. Di antaranya Imigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
Kendati Satgas belum dibentuk, HPI berinisiatif turun ke lapangan untuk menyisir WN Rusia yang menjadi guide ilegal.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HPI Bali, Nyoman Nuarta, mengatakan sekitar lima hari lalu pihaknya menyebarkan 25 anggotanya dari divisi Rusia. Mereka disebarkan di sejumlah titik tempat wisata di Bali seperti Air Terjun Katolampo Gianyar, Air Terjun Tukad Cepung Bangli, Air Terjun Sekumpul Buleleng, Pura Lempuyang,Tirta gangga, dan Taman Ujung Karangasem. Kemudian di Uluwatu, Tanah lot, Ulundanu Beratan, serta Besakih. Tetapi pihaknya tak berhasil menemukannya.
"Kita ke lapangan karena modusnya mereka mandiri. Kami sebarkan teman-teman anggota divisi Rusia yang diduga menjadi (Tempat operasi) zona orang Rusia tersebut," kata dia.
Rencananya, jika ditemukan para WN Rusia yang menjadi guide ilegal akan langsung dilaporkan ke Satpol PP untuk ditindak. Pihaknya hanya bertugas menyisir dan mencari siapa yang menjadi guide ilegal di Bali.
"Kalau sudah ada kami langsung telepon Satpol PP karena sesuai SOP-nya mereka bisa menangkap karena sudah beroperasi ada di tempat pariwisata," ujarnya.
Selama penyusuran tersebut, tak satupun anggotanya menjumpai WN Rusia yang menjadi guide ilegal. Ia menduga mereka berhenti beraksi setelah ramainya pemberitaan ini, atau kembali ke negaranya karena mendengar berita akan ditangkap jika melakukan guide ilegal di Bali.
"Saya punya kesimpulan awal karena ada penegakan hukum mereka apakah kembali ke negaranya atau istirahat sebentar," jelasnya.
Rencananya, pihaknya akan kembali ke lapangan untuk menyusuri lagi dan melapor ke pihak satpol PP. Satpol PP nanti akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk ditindak.
"Biasanya kami pasti temukan satu atau dua di lapangan sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, Sutrisno, mengaku akan mengecek ke lapangan jika sudah mendapatkan data awal atau laporannya. Jika melanggar, pihaknya berjanji akan langsung menindaknya.
"Tentu kalau ada laporan tentang pelanggaran keimigrasian pasti akan ditindaklanjuti, tentu harus ada info awal yang disertai dengan data awal. Nanti akan saya cek ke lapangan ya. Kalau ada info awal nih, misalnya mereka kerja untuk travel apa atau biasa mangkal di mana gitu, boleh disampaikan ke saya atau ke imigrasi," katanya kepada wartawan, tak lama ini.