Klungkung, IDN Times - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Bali mengeluarkan wacana moratorium pariwisata ke Nusa Penida, menyusul rentetan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa beberapa hari terakhir ini.
Wacana ini langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Klungkung, Nengah Sukasta, Senin (23/9). Ia menilai, wacana moratorium itu muncul kesannya menyalahkan pemerintah.
Ketua HPI Provinsi Bali, I Nyoman Nuarta, mengatakan wacana moratorium pariwisata untuk Nusa Penida tujuannya supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung membenahi tata kelola pariwisata di Kecamatan Nusa Penida.
Meski begitu, Nuarta baru sebatas meminta anggotanya berhati-hati ketika mengajak wisatawan melancong ke Nusa Penida. Anggotanya juga diminta untuk menyampaikan kondisi keamanan selama berlibur karena beberapa wisatawan ada yang meninggal dunia ketika berwisata alam.
Nuarta menyoroti beberapa hal terkait pariwisata di Nusa Penida. Seperti infrastruktur pendukung kegiatan marine, yang menjadi daya tarik pariwisata di Nusa Penida. Termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyambut pariwisata di Nusa Penida yang berkembang pesat.
"Kalau sudah ada Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta), mereka paham atau tidak tentang cara pengamanan di laut. Lalu apakah perusahaan yang bergerak di bidang marine sudah punya izin lengkap, dan bagaimana asuransi apabila ada tamu yang kena musibah. Ini harus diperhatikan juga," jelasnya.
Ia juga meminta penegakan hukum harus tegas jika ada faktor kelalaian dari pihak tertentu, terkait kecelakaan di Nusa Penida. Jangan sampai kecelakaam karena penyedia jasa wisata yang mengabaikan keselamatan, justru berimbas pada citra pariwisata di Nusa Penida.
"Tapi kami secara kelembagaan mendukung penuh Pemkab Klungkung untuk mengembangkan pariwisata di Nusa Penida. Kasian Bupati Klungkung dan jajarannya, serta masyarakat yang selama ini bekerja keras mempromosikan pariwisata di Nusa Penida. Kami selaku lembaga, tidak hanya mengkritisi saja" jelas Nuarta.
Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Nengah Sukasta, mengatakan wacana moratorium pariwisata Nusa Penida seperti ini bukan solusi dan kesannya menyalahkan pemerintah.
"Kami berharap tidak ada yang namanya moratorium pariwisata Nusa Penida itu. Wacana itu kan terkesan menyalahkan Pemda (Pemerintah Daerah) saja, padahal kita harus sama-sama berbenah untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap wisatawan," ujar Sukasta.
Menurutnya, masalah keamanan wisatawan saat berkunjung ke Nusa Penida tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Terlebih dalam beberapa kasus kecelakaan di Nusa Penida, tidak sedikit disebabkan wisatawan yang mengabaikan keselamatan
Sukasta meminta pemandu wisata supaya benar-benar mengawasi keselamatan tamunya saat berwisata ke Nusa Penida. Apalagi geografis objek wisata di Nusa Penida banyak terdiri dari tebing curam, dan laut dengan ombak yang cukup ganas.
Dalam beberapa kasus laka laut di Nusa Penida, tidak serta merta bisa menyalahkan destinasinya. Tapi wisatawan yang harus mengedepankan keselamatan.
"Secara langsung saya belum bertemu HPI untuk bicarakan hal ini. Tapi terkait pengamanan, kami terus berbenah dan imbau untuk mengutamakan keselamatan saat berwisata. Papan peringatan juga telah kami pasang, hanya perlu kesadaran wisatawan," ungkapnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, I Made Jana, menyoroti wacana HPI Bali untuk moratorium pariwisata di Nusa Penida. Jana menilai, HPI terlalu tergesa-gesa menentukan sikap. HPI dinilai belum melihat persoalannya secara menyeluruh. Sebab belum tentu semua wisatawan yang meninggal karena keteledoran pengelola objek wisata.
“Bukan berarti kami lempar batu sembunyi tangan. Harus dilihat dulu secara menyeluruh,” ungkap Jana.