Hati-hati, Bertanya 'Kamu Kapan Nikah?' Dapat Dipidana! Ini Syaratnya

24 Jul 2020, 14:50 WIB

Ilustrasi menikah (IDN Times/Alfisyahrin Zulfahri Akbar)

Sudah lama gak bertemu kawan atau saudara lalu tiba-tiba bertanya "Kamu kapan nikah?" Pertanyaan ini tentu membuat dadamu sesak ya. Wajar sih kalau kalau mereka bertanya seperti itu. Tetapi ketika pertanyaan itu diikuti oleh frasa lain yang dapat membuatmu merasa terhina, kamu bisa menuntutnya ke jalur hukum lho. Waduh gawat juga ya. Itu jika kamu bersedia memperkarakan hal ini ke jalur hukum sih. Memang ada dasar hukumnya?

Jawabannya ada. Nah, sebelum ujug-ujug langsung melapor ke pihak yang berwajib, ada baiknya kamu mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi. Hal ini diulas oleh pakar Hukum Pidana, Sovia Hasanah, di situs Hukum Online berjudul Bertanya “Kapan Nikah?”, Bisa Dipidana?

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Perhatikan setiap frasa yang keluar dari mulut penghina

IDN Times/Alfisyahrin Zulfahri Akbar

Pertama-tama, lihat dulu pengertian bertanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu:

meminta keterangan (penjelasan dan sebagainya); meminta supaya diberi tahu (tentang sesuatu)

Bertanya tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang bisa dipidanakan. Tetapi kalau pertanyaan "Kamu kapan nikah?“ itu disertai dengan pernyataan “Nanti perawan tua lho" atau kalimat pernyataan lain yang dapat menyinggungmu atau merasa terhina, maka kamu bisa melaporkan mereka ke polisi.

Dasar hukumnya adalah perbuatan penghinaan ringan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu).

2. Seseorang dapat dituntut hukum meski ucapan itu secara lisan maupun tulisan, asalkan memenuhi beberapa unsur

IDN Times/Alfisyahrin Zulfahri Akbar

Hukum Online menyertakan pernyataan R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 228), bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan” misalnya mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan lainnya, maka akan masuk Pasal 315 KUHP sebagai penghinaan ringan.

Mereka dapat dihukum jika kata-kata penghinaan itu diucapkan baik secara lisan maupun tulisan, di tempat umum (Bahkan orang yang dihina tidak perlu berada di situ, juga dapat dipidana).

Lalu gimana jika penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum? Kamu tetap bisa menuntutnya secara hukum pidana apabila memenuhi unsur berikut ini:

Orang yang dihina secara lisan atau perbuatan harus ada di situ, melihat dan mendengarnya sendiri
Apabila dengan surat (Tulisan), maka harus dialamatkan (Disampaikan) kepada orang yang dihina.

3. Unsur pidananya semakin kuat apabila penghinaan disertai dengan perbuatan

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Unsur pidananya akan semakin menguat apabila penghinanya juga melakukan perbuatan. Menurut R Soesilo, penghinaan yang disertai dengan perbuatan seperti meludahi di wajah, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia, menyodok, dorongan, hingga tempeleng. Meski dorongan itu merupakan penganiayaan, tetapi kalau dilakukan tidak begitu keras, maka dapat menimbulkan penghinaan.

Kesimpulannya, kalau ada orang yang bertanya "Kamu kapan nikah?" tidak dapat dipidana karena menghina, kecuali memiliki unsur makian atau penghinaan.

Menurut Dosen Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Flora Dianti, yang masih dilansir Hukum Online, kalau frasanya "Kapan nikah? Nanti perawan tua lho" Berbentuk pertanyaan, maka tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.

Tetapi apabila ada pernyataan “Kamu perawan tua” yang artinya sama dengan degradasi status, maka dapat disamakan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan.

Masih bingung dengan ulasan ini? Mungkin kamu bisa konsultasikan hal itu kepada pakar hukumnya secara langsung. Kalau di Pulau Bali sendiri ada layanan pengaduan hukum secara gratis. Namanya Pembentukan Pos Layanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes). Layanan ini tersebar di desa Kabupaten atau Kota se-Bali.

Pos layanan ini baru saja diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, pada Selasa (21/7/2020) di Kantor Bupati Gianyar. Posyankumhamdes ini memberikan layanan berupa: