GWK Diminta Bongkar Tembok Penghalang Jalan Warga Sampai Jam 12 Malam

Selain dugaan pelanggaran HAM atas pembatasan akses jalan warga, Supartha juga menyoroti dugaan pelanggaran lainnya, seperti pemblokiran akses menuju tempat suci, tidak memberikan transparansi informasi, dan tata tertib masyarakat.

“Ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik itu juga dilanggar. Tidak memberikan ruang informasi. Ada pidananya, menutup jalan ada pidananya,” jelasnya.

Supartha juga mengkritik filosofi pembangunan GWK yang tidak sesuai dengan konsep di Bali. Kata Supartha, GWK semestinya berada di sisi utara, Ia mempertanyakan pemahaman konsep pihak GWK dan lembaga terkait atas pembangunan patung tertinggi keempat di dunia itu.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan usulan pembongkaran tembok GWK tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Bali. Koster melanjutkan, pihaknya telah berdialog dengan warga dan pengurus Desa Ungasan. Dari pembicaraan itu, Koster klaim bahwa tidak ada solusi selain membongkar tembok GWK.

“Saya sudah konfirmasi sejujurnya dengan di Desa Ungasan. Memang gak ada alternatif lain. Jadi kalau itu saya juga meminta pihak GWK agar membuka tembok ini, supaya ada akses masyarakat yang selama ini menggunakannya sehari-hari,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, pada Senin (29/9/2025).

Koster menambahkan, jalan tersebut sebagai akses anak-anak bersekolah maupun warga yang bekerja. Menanggapi keterangan pihak GWK bahwa tanah yang dibangun tembok adalah aset mereka, Koster tidak menampik hal tersebut.

“Ya, walaupun itu asetnya GWK, tapi itu kan jalannya sudah lama. Saya kira GWK juga gak akan rugi dengan dengan merelakan jalan itu untuk tetap difungsikan dan digunakan oleh masyarakat,” kata laki-laki asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

Supartha melanjutkan, pihak DPRD Bali memberikan tenggat waktu pembongkaran tembok kepada GWK hari ini, tepatnya hingga pukul 00.00 Wita atau 12 malam waktu Bali. Ia menegaskan, pembongkaran tersebut adalah kewenangan eksekutif atas rekomendasi legislatif.

“Jadi ini sudah kerjaan bersama antara eksekutif, legislatif sebagai penyelenggara pemerintah. Ya sudah, tidak bisa kita tunggu-tunggu lagi izin dan sebagainya dari pihak GWK,” jawabnya. 

Supartha menyebutkan, tembok tersebut telah melanggar akses jalan sekitar 600 orang.

“Sudah melanggar di belakangnya 600 orang, itu pelanggaran HAM yang berat,” kata dia.

Sementara, saat ditanya status hukum jalan yang ditembok GWK, Supartha mengatakan jalan itu milik Pemerintah Daerah (Pemda) Badung. Ia tak habis pikir kenapa jalan itu bisa dijual, menurutnya itu tak masuk akal.

“Sudah ada surat-suratnya. Ada semua itu. Yang saya tak pakai berpikir kok bisa jalan dijual itu lho? Kemudian di sekitar tanah-tanah kemudian yang status sampai sebelum jelas, juga diklaim sebagai miliknya itu. Banyak masalah,” paparnya. 

Ia juga mengungkit GWK pernah mengalami kasus konflik pertanahan dengan Yayasan Bung Karno. Kala itu, Suparta mengungkapkan GWK menyerobot lahan dan telah meminta maaf dalam perkara tersebut. Supartha juga menyayangkan pihak GWK tidak memberikan informasi sosialisasi seluas-luasnya terkait pembangunan tembok ini. Supartha mengklaim, pihaknya di DPRD Provinsi Bali tidak mendapatkan informasi apa pun.