Gundah Gulana Ibu di Bali di Tengah Efisiensi dan Kekerasan Negara

Dewi berpendapat, kebijakan seperti MBG membawa masalah baru. Kasus keracunan banyak terjadi di berbagai daerah. Bahkan anggaran program ini akan naik dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2026. Ia mengkhawatirkan transparansi anggaran program MBG, dari penyaluran hingga kualitasnya.

"Apakah benar kualitas makanannya tidak sampai membuat anak-anak kami sakit atau keracunan?”

Belum usai cemas soal MBG, Dewi dan orangtua siswa di tempat anaknya bersekolah harus iuran menggaji guru honorer. Anaknya mengenyam pendidikan sekolah dasar negeri (SDN) di Denpasar, dan sekolah itu belum ada guru Bahasa Inggris.

“Guru-guru yang seharusnya SDM (sumber daya manusia) itu disediakan dan ditanggung oleh negara untuk menjamin pendidikan anak-anak. Tapi nyatanya, pemerintah saja belum bisa menyediakan ruang dan tenaga itu untuk anak-anak kami di sekolah negeri,” ujar Dewi.

Berdasarkan hasil keputusan komite di sekolah negeri itu, orangtua siswa harus iuran membayar gaji guru honorer. Uang hasil iuran itu untuk membayar guru honorer yang akan mengajar Bahasa Inggris. Setiap anak harus membayar Rp39 ribu per bulan. Dewi bercerita, iurannya dapat dibayarkan per bulan maupun per tahun.

Ia menyayangkan kekerasan aparat terhadap massa aksi, dan itu menambah kekhawatirannya. Sebagai seorang Ibu, Dewi telah mendorong anaknya yang berusia enam tahun untuk membaca. Sebab, Dewi percaya bahwa membaca melatih pikiran kritis terhadap suatu masalah.

“Tapi justru sekarang orang-orang yang kritis, orang-orang yang berani bersuara yang tentunya itu hasil membaca, justru ditangkap dan dikriminalisasi secara brutal,” ujar Dewi.

Dewi memberikan penjelasan kepada anaknya atas situasi yang tengah terjadi. Dewi yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu mendapat banyak pertanyaan dari anaknya. Beberapa di antaranya "Kenapa orang turun ke jalan dan berdemo?", "Apa tugas presiden?"

Alih-alih kebingungan, Dewi dengan cermat menjadikan pertanyaan itu sebagai jembatan melatih kepekaan politik anaknya. Dewi lalu mencontohkan literasi keuangan secara sederhana kepada anaknya, yaitu terkait pajak yang dibayarkan warga ke pemerintah. Misalnya: saya menitipkan uang ke kamu. Kamu harus amanah memakai dan membelanjakan uang itu.

“Justru saat situasi seperti ini jadi pemantik bagi saya untuk memberikan pemahaman itu seperti apa, bagaimana bertanggung jawab terhadap uang yang kita titipkan kepada, misalnya, para pemangku kebijakan sekarang,” tutur Dewi.

Dewi juga mengucapkan dukungan atas peserta aksi yang telah menyuarakan aspirasi untuk hidup di negara yang adil dan sejahtera. Ia menyayangkan adanya provokasi dan sentimen rasial, padahal yang utama adalah tuntutan dan visi bersama sebagai warga negara.

Meskipun semangat Dewi untuk edukasi dan literasi membara, tapi tak sejalan dengan kondisi koleksi perpustakaan dan buku untuk anak-anak. Dewi menjelaskan, jika ingin fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), buku dan kualitas pendukungnya harus maksimal.

“Kalau menurut saya masih jauh ya (kualitas dan ketersediaan buku dan perpustakaan). Sekarang memang ada subsidi anggaran BOS gitu untuk buku. Tapi kan koleksi buku itu bukan semata-mata hanya buku pelajaran,” katanya.

Ia juga menginginkan pemerintah fokus pada pembangunan iklim perpustakaan yang mampu mendorong anak-anak untuk membaca. Pada era digital, saat anak-anak telah memegang gawai, menambah tantangan untuk mendorong minat baca mereka. Sehingga perbaikan kualitas SDM, perpustakaan, dan koleksi bukunya harus jadi fokus utama.

Saat ditanya harapannya, Dewi sebagai warga tentu menginginkan tuntutan dan aspirasi warga Indonesia yang turun ke jalan, maupun berjuang dengan cara lainnya dapat didengar. Menurutnya, para pejabat harus segera berbenah, dimulai dengan memperbaiki etika politik dan cara berkomunikasi publik.

Bagi Dewi, frasa-frasa keras seperti tolol, ndasmu, kau yang gelap, dan lainnya adalah cerminan kekerasan negara kepada warga. Padahal, pejabat yang digaji dari pajak warga, semestinya bertanggung jawab menghadirkan ruang yang adil, nyaman, dan sejahtera untuk warga.

“Sebagai ibu, harapan saya, anak saya, ke depannya bisa punya ruang yang aman untuk bicara. Ruang yang aman untuk menyampaikan apa yang mereka anggap sebagai keadilan ke depannya.”