Denpasar, IDN Times - Sekitar 100 orang yang mengatasnamakan masyarakat terdampak penutupan toko-toko tak berizin mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (12/11) sekitar pukul 10.00 Wita.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan pendapat terkait menurunnya kunjungan wisatawan asal Cina ke daerahnya.
Wayan Setiawan, masyarakat Desa Bongkasa, Abiansemal, Badung, mengaku wisatawan Cina yang berkunjung ke daerahnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut mulai terjadi setelah pemberitaan terkait merebak.
Ia mengakui selama ini pengunjung yang datang ke Bongkasa adalah wisatawan asal Cina. Wisatawan asal Cina tersebut biasanya melakukan arung jeram (Rafting) dan ayunan (Swing).
"Yang suka rafting dan swing itu wisatawan Cina. Setelah berita ini merebak, mereka tidak datang lagi ke tempat kami," katanya, Senin (12/11).
"Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan penutupan toko-toko tersebut berdampak pada usaha yang kami jalani," lanjutnya.
Ia melanjutkan, ada beberapa usaha rafting dan swing yang karyawannya hampir dari penduduk setempat.
Ia melanjutkan, akibat kebijakan menutup toko-toko tak berizin itu membuat pengunjung di daerahnya berkurang drastis. Biasanya dalam sehari seorang pemandu bisa melakukan tiga sampai empat trip arung jeram. "Sekarang tidak ada sama sekali," katanya.
Ia mencontohkan, guide rafting dalam sekali trip mendapat uang tip Rp10 ribu per kepalanya. Dalam sekali trip biasanya berisi enam orang. Jadi penghasilan yang hilang Rp60 ribu dikali tiga trip dalam sehari totalnya mencapai Rp180 ribu.
"Kami di Bongkasa kena imbasnya, sekarang tidak ada tamu. Kalau sebelumnya bus-bus berjajar datang kini sepi," ungkapnya.
Harapannya, pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Jika memang wisatawan murah asal Cina yang jadi permasalahan, maka harus dicarikan alternatif lain.
"Harus dicarikan solusi karena kami makan dari usaha ini," katanya.
Sementara itu, kehadiran masyarakat yang terdampak dari toko yang ditutup ini diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta, dan beberapa anggota lain seperti I Wayan Sutena, Kadek Setiawan, dan Nyoman Arin.
Parta menyebutkan di hadapan mereka, permasalahannya adalah toko-toko yang berjaringan tersebut tidak melengkapi izinnya, dan diduga melakukan praktik-praktik tidak sehat dengan melakukan subsidi kepada wisatawan asal Cina.
"Pemerintah tentu tak akan membiarkan orang berusaha tapi merugikan Bali secara keseluruhan. Kita tidak memungkiri wisatawan Cina sekarang yang mendominasi," katanya.
Ia menambahkan, toko-toko tersebut juga mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA). Hal ini tentu merugikan masyarakat Bali sendiri.
"Yang belum berizin segera urus izinnya," terangnya.