Klungkung, IDN Times - Pengerjaan pengendalian banjir di eks Galian C Kabupaten Klungkung mulai dilaksanakan, sejak Senin (30/11/2020). Ini merupakan proyek awal dari rencana besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk membangun pusat kebudayaan Bali di muara Sungai Unda.
Hanya saja masih ada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan. Seperti pendataan pemilik lahan dan harga pembebasan lahan.
Pengerjaan proyek pengendalian banjir di Sungai Unda dikerjakan di hulu yaitu Tukad Yeh Sah, dan hilir di eks Galian C. Sebelumnya, alur sungai hancur akibat erupsi Gunung Agung sejak tahun 1963 silam dan 2017. Pendangkalan juga terjadi akibat sedimentasi material erupsi.
Mega proyek di Klungkung dan Kabupaten Karangasem ini dikerjakan dengan nilai kontrak Rp234 miliar, dan nilai kontrak untuk konsultan supervisinya sebesar Rp6,5 miliar yang sepenuhnya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan dimulai pada 28 Agustus 2020 lalu dan rencananya selesai pada Desember 2022 dengan sistem multi years contract.
"Pengendalian Banjir Tukad Unda dilaksanakan karena tingginya sedimentasi akibat banjir lahar, termasuk tergerusnya tebing sungai akibat banjir. Sehingga menggerus lahan milik masyarakat, dan terjadinya perubahan alur sungai akibat penumpukan endapan erupsi,. Maka diperlukan adanya pemeliharaan alur sungai Tukad Unda," ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Maryadi Utama, Senin (30/11/2020).
Proyek pengendalian banjir tersebut merupakan awal dari pembangunan pusat kebudayaan Bali di eks Galian C. Proyek prestisius ini rencananya akan menghabiskan biaya sekitar Rp2,5 triliun, yang anggarannya dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pusat kebudayaan Bali di Klungkung nantinya dilengkapi oleh panggung terbuka berkapasitas 15 ribu orang, area pendukung seperti hotel dan pusat perbelanjaan, danau estuary DAM, kawasan marina, taman hutan raya, serta rekreasi.
"Nanti di seluruh dunia pun tidak ada konsep seperti ini. Niat saya baik. Jadi saya harap masyarakat bisa mendukung rencana ini," kata Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Untuk merealisasikan proyek ini, sekitar 230 hektare lahan milik warga harus dibebaskan pada tahun 2021. Selain itu, di sana juga ada tanah Negara, tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan lahan milik Kabupaten, serta lahan sitaan dari Kejari Klungkung atas kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra.
Hanya saja belum semuanya terdata. Warga setempat juga meminta harga pembebasan lahan tidak kurang dari Rp20 juta per arenya.
"Terkait penentuan harga pembebasan lahan, secara aturan itu ada tim khusus yang independen yang menentukan. Itu sudah sesuai aturan seperti itu," lanjut Koster.
Koster mewanti-wanti agar tidak ada calo yang bermain-main dalam melakukan pembebasan lahan. Kalau ada, ia mengancam akan mengambil tindakan tegas. Koster juga akan meminta agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, ikut mengambil tindakan tegas terhadap calo yang mencari keuntungan dalam proses pembebasan lahan.
“Pokoknya tidak boleh ada macam-macam, nakal dan calo. Apalagi masyarakat sudah lama jadi korban calo. Kalau ada yang macam-macam, saya macamin juga. Saya punya banyak orang di bawah dan saya akan pelototin. Kalau ada yang macam-macam saya akan bertindak dengan Kapolda.”