Denpasar, IDN Times - Gubernur Bali, IWayan Koster, memberi instruksi agar krama Bali dianjurkan memiliki empat anak. Instruksi tersebut lantaran semakin langkanya nama Nyoman (Anak ketiga) dan Ketut (Anak keempat) di Bali.
Kira-kira kampanye Keluarga Berencana (KB) Bali supaya memiliki anak empat ini berhasil direalisasikan di zaman sekarang?
Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Putus Upadesha, menjelaskan bagaimana konsep empat anak sebagai warisan dan tradisi budaya Bali. Sebagai gambaran, di Bali memang umum dalam satu keluarga memiliki empat anak. Mereka diberi nama sesuai urutannya, yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut.
Jika dilihat dari sudut filosofinya, empat anak ini dikenal dengan nama catur warna di Bali: ada barat, selatan, timur, dan barat. Simbolnya adalah sebagai keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap kegiatan di rumah.
"Kalau kita lihat filosofinya, itu kan hidup ini nyatur warna. Biar ada kelengkapan, merupakan suatu keharmonisan dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam rumah," jelasnya, Senin (1/7).
Ia menegaskan, empat anak yang diinstruksikan pemda tersebut bukanlah suatu kewajiban. Hanya sebagai suatu konsep agar dalam rumah ada yang menempati utara, timur, selatan, dan barat dalam rumah tangga.
Namun seiring berjalannya waktu dan dimulainya program Keluarga Berencana (KB) sejak 1970-an, keluarga di Bali mulai perlahan-lahan meninggalkannya. Mereka dipaksa ikut program KB nasional agar dalam satu keluarga memiliki dua anak cukup. Program ini nampaknya berhasil dan menyebabkan nama Nyoman dan Ketut mulai langka.
"Iya, memang sejak digelontorkan dikumandangkan KB dulu itu yang anak dua, sekarang memang rata-rata rumah di Bali itu paling punya anak itu satu atau dua, kecuali masyarakat yang di pedesaan. yang belum paham itu," jelasnya.
Ia juga menjelaskan mengapa program KB di Bali bisa dibilang sangat sukses. Dulu sejak awal dikampanyekan, program ini dilakukan melalui banjar-banjar. Mengingat masyarakat di Bali sangat kolektif, jadi apa yang jadi keputusan di banjar dan pemerintah akan diikuti.
"Masyarakat di sini masyarakat kolektivitas, kalau pemimpinnya bilang A, dia ikut, kalau pemerintah bilang dua anak ya cukup. Jadi sistem banjar," kata dia.
Selain itu, juga dibuat sebuah pararem atau awig-awig terkait KB tersebut sehingga masyarakat pun mengikutinya. Bahkan ia menyebut dulu sampai ada sanksinya. Misal, sanksi moral yakni harus meminta maaf karena tak taat aturan. Sementara untuk yang pegawai pemerintahan disanksi dengan penundaan kenaikan jabatan.
"Banyak dulu seperti itu (Awig-awig). Untuk sanksi moral minta maaf karena tidak mengikuti aturan yang dibuat desa adat dianggap membandel terhadap awig-awig," jelasnya.
Terkait instruksi Gubernur tersebut, ia mengaku sangat setuju. Namun pemerintah harus memikirkan juga bagaimana hak dasar manusia seperti pendidikan dan kesejahteraannya. Pemerintah juga mesti memikirkan untuk memberikan subsidi kepada mereka yang ingin memiliki anak lebih dari satu.
"Perlu ada edukasi atau penjelasan pendidikan juga dari pemerintah mengingatkan hal yang bisa membantu kehidupan masyarakat adat di Bali," ujarnya.