Apakah Ada Warga Bali di Kapal Diamond Princess? Ini Fakta-faktanya

Ngurah Arda menegaskan, pihaknya masih melakukan penjajakan terkait jumlah Manning Agency di Bali, sebagai tindak lanjut kejadian di Kapal Pesiar Diamond Princess tersebut. Di mana dimungkinkan ada warga Bali yang bekerja di kapal tersebut.

“Coba kami sedang menjajaki Manning Agency adalah perusahaan penyebar tenaga kerja untuk kapal pesiar. Kami akan coba jajaki, telepon dulu dia, apakah ada berita tentang ini. Apakah ada orang Bali orang yang mereka tempatkan di kapal pesiar itu, diberangkatkan melalui perusahaannya dia. Itu sudah kami jajaki sekarang belum dapat nama-nama. Nama secara nasional belum (Dapat) kami,” ungkap Ngurah Arda saat dihubungi, Kamis (13/2).

“Kami mau meminta data itu ke Kemenlu, tapi belum ada data itu. Nama-namanya. Keseluruhan yang 78 orang itu belum kami terima,” imbuhnya.

Ia mengkaui, setidaknya ada enam Manning Agency di Bali, namun belum ada koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali karena beberapa hal. Karena itu dengan adanya Perda (Peraturan Daerah), nantinya disusun informasi penyelenggaraan keberangkatan tenaga kerja. Sehingga ada laporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah Manning Agency tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Perhubungan, saat memberangkatkan tenaga kerja di kapal pesiar.

“Jadi kami wajibkan siapapun perusahaannya itu setiap kali memberangkatkan tenaga kerja harus melaporkan ke dinas kabupaten atau provinsi. Belum sempurna. Makanya begini, ketika dia (Manning Agency) memberangkatkan tenaga kerja ke kapal pesiar, maka dia mengacu Peraturan Kementerian Perhubungan. Nah itu. Masalahnya kalau yang di BP3TKI itu mengacu peraturannya Menteri Ketenagakerjaan sehingga lebih detail datanya,” jelasnya.

“Ketika bermasalah, baru kami tahu. Mau menghubungi Manning Agency di Bali. Bagaimana kondisi tenaga kerja yang mereka kerjakan,” imbuhnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar mencatat, sebanyak 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Bali yang bekerja di Tiongkok pada tahun 2019. Mereka tidak bekerja di Kota Wuhan. Melainkan empat orang di Hangzhou, 10 orang di Sanghai, dua orang di Tianjin, tujuh orang di Ningbo, tiga orang di Guilin, dan 11 orang Guangzhou.

Dari hasil koordinasi BP3TKI Denpasar dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tiongkok, daratan provinsi/kota wilayah yang diperketat adalah Kota Wenzhou di Provinsi Zhejiang. Pihaknya masih berusaha berkoordinasi dengan para PMI tersebut.

“Oh yang 37 orang data BP3TKI yang terakhir di 2019 itu kami berangkatkan 37 orang. Cuma kami hubungi dulu dari BP3TKI. Kalau data rincinya itu sebenarnya ada di BP3TKI kami konfirmasi dulu masih di sana atau pulang,” ungkap Ngurah Arda.

Dari catatannya, 37 orang tersebut terdiri dari lima orang PMI asal Kabupaten Badung, empat orang asal Kabupaten Bangli, satu orang asal Banyuwangi Jawa Timur, lima orang asal Kabupaten Buleleng, dua orang asal Kota Denpasar, 12 orang asal Kabupaten Gianyar, empat orang asal Kabupaten Jembrana, satu orang asal Kabupaten Karangasem, dua orang asal Kabupaten Klungkung, dan satu orang dari Kabupaten Tabanan.

Mereka diketahui bekerja sebagai spa therapist, therapist, operation manager, spa trainer, sales manager, assistant manager, dan bamboo worker.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Bali, dr Ketut Suarjaya, menegaskan pihaknya tidak menerima data pasti soal identitas dan asal tiga orang mahasiswa Bali, yang sempat dievakuasi dari Tiongkok, dan kini berada di Natuna.

“Semua sudah baik-baik saja. Kenapa memang? Ya seperti orang normal biasalah. Karena sudah melewati masa inkubasi 14 hari, berarti dia udah benar-benar bebas. Saya cuman dikasih tahu tiga orang dari Bali. Kemenkes yang akan memulangkan. Nggak ada seremonialnya. Mahasiswa. Tidak ada yang istimewa,” terang Suarjaya, Kamis (13/2) lalu.