Kirim Produk Galian C ke Luar Pulau, KPK: Bali Jangan Mata Duitan

Dian membeberkan bahwa ketika ia melakukan kunjungan ke Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ia mendengar pengakuan bahwa ada pengiriman produk hasil galian C dari Bali. Aktivitas itu telah dilakukan perusahaan tersebut sejak tahun 2019 lalu, dengan intensitas 3 sampai 4 tongkang pengiriman per bulannya. Atas temuan itu, ia mengaku kaget bahwa Bali sampai sudah mengirim hasil galian C ke luar pulau.

“Bali ini sudah ekspor galian C. Kaget juga saya. Sampai Sumbawa,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta agar Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang digembar-gemborkan pemerintah Provinsi Bali benar-benar diwujudkan. Dengan demikian, diharapkan ke depan Bali bisa melakukan pembenahan dalam artian yang sesungguhnya.

“Terus terang saya kaget. Ternyata Bali sampai ekspor hasil galian C. Saya baru ngeh gara-gara bikin kegiatan ini. Wah dan saya lihat sendiri di lapangan. Artinya sedemikian itu kah Bali? Sebagai daerah pariwisata sampai harus mengirim batuan bukan logam ke provinsi lain,” ungkap Dian.

Meski perusahaan pengiriman hasil galian C ini mengantongi izin resmi. Namun dilaporkan ternyata perusahaan ini masih menunggak pajak senilai Rp2,5 miliar.

Fakta pengiriman produk galian C ke luar Pulau Bali ini bagi Dian cukup mencengangkan. Pasalnya, Provinsi Bali bukanlah sumber pertambangan, namun merupakan daerah dengan pariwisata. Menurutnya seharusnya demand atau permintaan hasil galian C dari luar Provinsi Bali tidak dipenuhi. Apalagi jika pertimbangannya hanya karena uang. Padahal tindakan tersebut dapat berakibat merusak alam Bali sendiri.

“Kalau demand yang ke luar pun kita penuhi, artinya Bali hanya menjadi objek tempat menggali nanti. Kita hanya nyari duit. Itu kan bahaya, karena dianggap kualitasnya bagus dari Gunung Agung, Gunung Batur, itu akan dijadikan alasan terus,” jelasnya.

“Perlu antisiasi dengan adanya tol ya Mengwi-Gilimanuk. Pasti ada banyak kebutuhan. Dikontrol ini, jangan sekadar mata duitan, alam rusak, begitulah kira-kira,” tegasnya. 

Lalu apa yang akan dilakukan atas temuan ini? Dian mengungkapkan penindakan terhadap perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Karangasem ini bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karangasem sesuai dengan sanksi pajak yang berlaku.

“Bisa sampai nanti diplang di sana tempat ini menunggak pajak. Jika dia bisa suplai rutin (pengiriman hasil galian C ke luar pulau), masak ya nunggak pajak. Ini hanya contoh ya salah satu. Bisa jadi yang lain banyak lagi,” jelasnya.