7 Fakta Capaian Pembangunan Bali Tahun 2019 di Era Wayan Koster

Sebelum pidato akhir tahun, Gubernur Koster terlebih dulu memberikan penghargaan Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha kepada 40 sanggar, komunitas, dan yayasan seni di Bali. Penghargaan ini diberikan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusinya dalam bidang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Penetapan penerima penghargaan pun melalui seleksi dan verifikasi yang ketat.

Adapun 40 sanggar, komunitas, dan yayasan seni yang terpilih mendapatkan Penghargaan Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha. Di antaranya Yayasan Suar Agung, Bali Experimental Teater, Sanggar Tari Bali Satya Laksana, Teater Selem Putih, Sanggar Seni Shanti Budaya Traditional Art Studio And Costume, Sanggar Seni Lukis Kaca Nagasepaha, Teater Jineng SMA Negeri 1 Tabanan, Sanggar Tari Ayu, Sanggar Seni Saraswati Sadhana, dan Sanggar Kepucuk.

Selanjutnya, Sanggar Seni Kecupu Mas, Komunitas Laboratorium Study Teater, Yayasan Penggak Men Mersi, Yayasan Bumi Bajra Sandhi, Sanggar Teater Bumi Bali, Sanggar Kukuruyuk, Sanggar Rareangon Sejati, Pramusti Bali, Sanggar Teater Agustus, dan Sanggar Lukis Jepun Putih.

Kemudian Sanggar Tari Bali Warini, Bentara Budaya Bali, Komunitas Teratai, Yayasan Basa Bali Wiki, Sanggar Teater Mini, Sanggar Seni Pancer Langit, Komunitas Seni dan Budaya Tugek Carangsari, Sanggar Geoks, Yayasan Arma (Sanggar Arma Kumara Sari), dan Sanggar Seni Saba Sari.

Termasuk pula Yayasan Anak Tangguh, Sanggar Balerung Mandera Srinertya Waditera, Sanggar Paripurna, Perkumpulan Pelukis Baturulangun, Sanggar Lokananta, Komunitas Budaya Sanggar Seni Kayon, Sanggar Lukis Klasik Wasundari, Perkumpulan Sanggar Seni Kayonan, LKP Sanggar Seni Miniarthi's, dan Sanggar Seni Citta Wistara.

Program pembangunan Bali selama lima tahun ke depan sudah dirumuskan ke dalam lima bidang prioritas, yakni pangan, sandang, dan papan (Bidang 1), kesehatan dan pendidikan (Bidang 2), jaminan sosial dan ketenagakerjaan (Bidang 3), adat, agama, tradisi, seni, dan budaya (Bidang 4), dan pariwisata (Bidang 5). Lima prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang terintegrasi dan terkoneksi.

Untuk menjalankan pembangunan, Bali telah merancang sebanyak 5 Peraturan Daerah (Perda) dan 14 Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjadi dasar hukum pembangunan Bali. Dari 5 Perda, baru dua yang diundangkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda ini berisi pembentukan organisasi perangkat daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Kemudian peraturan yang juga telah diundangkan adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Sementara dari 14 Pergub, lima di antaranya baru diundangkan yakni :

• Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Gubernur Bali merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, pertumbuhan ekonomi (sampai triwulan III tahun 2019) cukup kuat sebesar 5,67 persen. Tingkat inflasi sebesar 2,74 persen, tingkat kemiskinan 3,79 persen, tingkat pengangguran 1,52 persen, tingkat kesenjangan 0,366, serta indeks pembangunan manusia Bali 74,77. Sementara nilai ekspor (Januari-September) mencapai US$ 435,73 juta, dan nilai impor (Januari sd September) mencapai US$ 195,88 juta.

Peningkatan ekspor tahun 2019 juga dilihat dari mulai meningkatnya pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian lokal, yakni pemasaran buah manggis ke Tiongkok dan komoditas kakao ke Eropa.

Sedangkan Bali juga mulai merencanakan untuk membuat industri minuman tradisional arak Bali, terutama di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan. Arak Bali agar bisa diproduksi dan dijual secara legal telah berhasil diperjuangkan melalui Kementerian Perindustrian RI.

Gubernur Koster juga mengajukan Surat kepada Dirjen Industri Agro untuk penambahan kapasitas produksi arak Bali dari 1,1 juta liter per tahun menjadi 6,0 juta liter per tahun, pada 4 perusahaan lokal Bali.

Pembangunan bidang kesehatan di Bali ditandai dengan penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang sudah mencapai di atas 95 persen atau Universal Health Coverage (UHC). Beberapa gedung dibangun, yakni gedung unit Layanan Kanker Terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara dan gedung unit rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangli.

Selain mencapai UHC untuk tingkat kepesertaa JKN, Bali juga berencana mengembangkan layanan kesehatan tradisional. Saat ini telah selesai dibangun gedung Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan. Fasilitas ini akan menjadi pusat pengembangan produk obat tradisional Bali (Herbal atau Usadha Bali).

Sementara untuk bidang pendidikan, Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan tunjangan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri pada APBD Perubahan Tahun 2019, dari Rp. 1,5 Juta menjadi Rp. 6,25 Juta. Capaian lainnya yakni penambahan kapasitas ruang belajar dengan membangun SMA/SMK baru dan penambahan ruang kelas baru untuk mendukung persiapan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Sejalan dengan itu, telah mulai direalisasikan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK swasta pada APBD Perubahan Tahun 2019.

Keberadaan desa adat di Bali pada tahun 2019 diperkuat dengan kebijakan strategis terkait kedudukan, fungsi, dan kewenangan Desa Adat yakni dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selain itu, telah diatur pementasan tari-tarian sakral, untuk mengembalikan pada pakem dan tempat yang dibolehkan.

Pesta Kesenian Bali (PKB) sebagai agenda tahunan juga mulai ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, telah difasilitasi wahana untuk berkembangnya seni modern, dengan menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani yang tahun ini pertama kali dilaksanakan, pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 8 November 2019. Festival Seni modern ini telah mendapat respon positif dari generasi millenial.

Bali juga tengah elakukan inventarisasi dan verifikasi hasil karya (produk budaya), selanjutnya difasilitasi untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2019 ini, telah diusulkan sebanyak 261 produk untuk mendapat hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tahun 2019 juga dimulai penyusunan Desain, RAB, dan proses pembebasan lahan untuk program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Sedangkan pembangunan fisik dimulai tahun 2020 sampai 2023, dengan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tahun 2019, untuk arah kebijakan pembangunan pariwisata berbasis budaya dan berkualitas, Bali telah melakukan penertiban tata niaga pariwisata seperti menertibkan wisatawan yang melanggar aturan, antara lain: praktek jual beli kepala, bisnis wisata ilegal, bisnis wisata murahan yang dapat merusak citra, dan pasar pariwisata Bali.

Di sisi lain meningkatkan citra dan memperkokoh pariwisata berbasis budaya, serta menyiapkan rencana penataan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif.

Pembangunan bidang infrastruktur telah dimulai tahun yakni di antaranya penyelesaian pembangunan short cut ruas jalan Mengwitani-Singaraja titik 3-4 dan titik 5-6, yang telah diresmikan Senin (30/12). Selain itu, telah dilanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, dengan dana dari APBN di Kementerian Perhubungan. Termasuk pengembangan Terminal dan Parkir Bandara Internasional  I Gusti Ngurah Rai, dengan anggaran dari BUMN yang selesai tahun 2023.

Sementara untuk penyediaan prasarana air minum merupakan program strategis daerah yakni pembangunan Bendungan Sidan di wilayah perbatasan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli untuk memenuhi penyediaan air minum dan mendukung irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Kota Denpasar. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2022 dan pendanaan bersumber dari APBN di Kementerian PUPR.

Kedua, telah dimulai tahapan pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng untuk memenuhi penyediaan air minum dan mendukung irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Buleleng bagian Timur. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2022. Pendanaan bersumber dari APBN di Kementerian PUPR.