Datangi Polda Bali, Kelakan: Demokrasi Tapi Fitnah PDIP Partai Komunis

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bali, I Wayan Koster, yang ditemui di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Bali setelah rapat pada Senin (29/6), menyampaikan tanggapannya terkait aksi pelaporan hari ini ke Polda Bali.

Menurutnya, aksi pelaporan itu merupakan bentuk dukungan dari Bali dan sebagai tanggung jawab sebagai kader partai.

“Ada perintah juga dari saya sebagai pimpinan di Bali karena ada pihak yang telah membakar bendera PDI sebagai simbolnya partai. Juga melecehkan Ketua Umum PDI Bu Megawati,” ungkapnya.

“Saya kira tidak boleh ada orang mempunyai prilaku buruk seperti itu di Indonesia. Kalau ada begitu tindak tegas pelaku dan dalangnya. Harus dukung. Supaya semangat. Supaya di Bali tidak terjadi begituan. Ini tanggung jawab kami sebagai kader partai,” terangnya.

Sementara itu Kelakan menjelaskan, ada dua hal yang ditekankan dalam agenda kedatangannya ke Mapolda Bali kali ini. Yaitu kedatangannya tidak perlu diperlakukan istimewa karena kasus ini masih dalam proses penegakan hukum.

“Aparatur penegak hukum secara profesional bekerja. Ada dua hal yang kami tekankan karena ini sudah termasuk penghinaan tentang simbol simbol partai, Pasal 170. Karena di situ masih ada perdebatan karena tidak hanya lambang negara tapi lambang golongan,” jelas Kelakan.

Pihaknya meminta agar kasus ini ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku karena sudah ada yurisprudensinya.

Poin kedua yang ia tekankan adalah jangan sampai sikap kritis terhadap RUU HIP tersebut berdalih demokrasi, namun justru ditunggangi oleh kekerasan. Apalagi menurutnya, negara Indonesia telah diatur oleh UU untuk berbicara bebas tetapi tetap melakukan koridor demokrasi, dengan prinsip Dasar Pancasila.

“Kami menyesalkan dan kami tidak menolak. Sikap kritis karena ini sumbernya Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila. Tapi jangan sampai dalih demokrasi tetapi di satu sisi melakukan tindakan kekerasan dan fitnah bahwa PDIP itu Partai Komunis. Kemudian melakukan tindakan kekerasan atas dalih demokrasi,” jelasnya.

Dalam agendanya ke Mapolda Bali ini, kader Partai Moncong Putih tersebut mengaku diterima oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Bali. Selain menyampaikan catatan-catatan, juga melakukan pelaporan dalam bentuk Dumas (Pengaduan Masyarakat). Diketahui perwakilan keluar dari ruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Bali pada pukul 11.00 Wita.

“Laporannya Dumas. Tapi locus delicti-nya kan di Jakarta. Tapi ini menyangkut golongan, karena golongan bahwa bendera yang kita miliki di seluruh Indonesia,” ucap Kelakan.