5 Fakta Demo Kisruh Asrama Mahasiswa Baru Unud Bali

Sebelumnya, pada Selasa, (12/4/2022), pukul 22.00 Wita, di Student Center Unud, Denpasar, mahasiswa Unud dari berbagai fakultas melakukan konsolidasi untuk pelaksanaan demo terkait camaba Unud angkatan tahun 2022.

Menurut mahasiswa Fakultas Teknik Unud, Musa Gama Jaya, dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa Unud telah menyepakati beberapa poin tuntutan aksi.

"Hasil konsolidasinya di antaranya yakni menuntut dibatalkannya kebijakan pewajiban camaba tinggal di UISD, tinjau kembali harga kamar UISD, perpanjangan waktu daftar ulang, pelaksanaan metode hybrid registrasi ulang, dan kepastian tanggal pengembalian uang refund bagi mahasiswa yang membatalkan tinggal di UISD," kata Gama, Rabu, (13/4/2022).

Pada hari yang sama, jelang beberapa jam sebelum tuntutan aksi, Rektor Unud mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 6/UN14/SE/2022 Tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023. Pada poin 1 dijelaskan bahwa camaba Unud angkatan tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran ulang tanpa harus mendaftarkan diri untuk tinggal di UISD. Selanjutnya, dalam poin 3, disebutkan apabila camaba Unud telah melakukan pembayaran UISD dan membatalkan pilihannya untuk tidak tinggal di UISD, pihak Unud akan mengembalikan uang tersebut secara penuh.

Merasa tak puas dengan SE yang dirilis oleh Rektor Unud, pada Rabu, (13/4/2022), pukul 15.00 Wita, camaba dan orangtuanya bersama mahasiswa Unud melakukan demo di depan Gedung Rektorat Unud, Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung.

Pasca negosiasi alot antara massa aksi dengan jajaran Rektorat Unud, Rektor Unud menyetujui audiensi terbuka dilakukan di Auditorium Widya Sabha Unud, Bukit Jimbaran. Sebelumnya, Rektor Unud meminta 3 perwakilan saja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta perwakilan orangtua camaba untuk beraudiensi tertutup di Ruang Bangsa, Gedung Rektorat Unud, Bukit Jimbaran. Namun, aksi massa secara tegas menolak tawaran tersebut.

Debora, orangtua camaba Unud, dalam audiensi terbuka tersebut, menuntut adanya komitmen Rektor Unud agar tidak melakukan perubahan sewaktu-waktu mengenai kebijakan UISD bagi para camaba Unud.

"Apa jaminan Bapak untuk tidak melakukan perubahan terkait pembatalan kewajiban calon mahasiswa baru tinggal di asrama?" tanya Debora.

Menjawab keraguan Debora, Prof Antara menegaskan tidak akan ada perubahan atas ditetapkannya pilihan pembebasan bagi camaba Unud untuk tinggal di UISD.

"Saya tidak mewajibkan adik-adik untuk tinggal di asrama. Namun, mohon dihormati juga, bagi adik-adik yang ingin tinggal di asrama, bebas memilih," jelas Prof Antara.

Harga kamar UISD dinilai fantastis dan mahal oleh sebagian besar mahasiswa Unud. Pasalnya, tipe kamar yang didasarkan pada kelas UKT, seringkali tak sesuai dengan kondisi ekonomi orangtua mahasiswa. Dinilao sangat mahal jika dibandingkan harga kos di sekitar Jimbaran.

Berangkat dari alasan tersebut, Shalahuddin Ali Basyah, mahasiswa Fakultas Teknik Unud, menyampaikan bahwa perlu ada peninjauan kembali harga sewa kamar UISD.

"Tarif sewa asrama sangat jomplang dibandingkan dengan harga kos di sekitar Jimbaran, apalagi gedungnya sampai sekarang belum ada. Perlu dilakukan peninjauan ulang terkait tarif sewa asrama," tutur Ali.

Prof Antara menyampaikan bahwa tarif sewa asrama disesuaikan dengan perhitungan PT Waskita Karya Realty selaku investor UISD. Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan pihak Rektorat meninjau ulang tarif sewa asrama.

"Investor ini terpilih karena menyanggupi per 1 September, pembangunan selesai. Saya dan mitra sedang berjuang untuk mendapatkan harga realistis. Saya akan terus berjuang agar harganya bisa ditekan," kata Prof Antara.

Bercermin pada kebijakan pendaftaran ulang sebelumnya, pada masa pandemik COVID-19, Unud memberlakukan registrasi ulang untuk camaba secara hybrid. Namun, pada tahun 2022, Rektor Unud mengharuskan setiap camaba melakukan pendaftaran ulang secara langsung ke Unud. Peraturan ini tertuang di dalam penguman bernomor B/34/UN14/TM.01.02/2022.

Menurut Darryl Dwiputra, mahasiswa Fakultas Pertanian, tidak sedikit camaba mengeluhkan kebijakan baru ini lantaran pertimbangan kondisi ekonomi. Mengingat perkuliahan baru dimulai bulan September 2022.

"Banyak mahasiswa dari luar Bali kesulitan hadir langsung untuk verifikasi berkas," jelas Darryl.

Menurut Rektor Unud, verifikasi berkas secara langsung dilakukan guna meminimalisir pemalsuan nilai raport mahasiswa jalur SNTPN. Apabila ditemukan pemalsuan data, maka otomatis mahasiswa bersangkutan dianggap gugur. Namun demikian, pihak Unud akan memberikan keringanan kebijakan bagi camaba agar verifikasi berkas dapat dikirim melalui postel.

"Esensi konfirmasi berkas asli adalah menghindari pemalsuan nilai rapor siswa. Namun, yang mau mengirim lewat postel silahkan," kata Prof Antara.

Demonstrasi dan audiensi terbuka tersebut membuahkan hasil. Rektor Unud telah menandatangani surat kesepakatan bersama yang disetujui oleh mahasiswa Unud yang diwakili oleh Darryl Dwiputra, mahasiswa Fakuktas Pertanian (FP).

Kesepakatan itu disaksikan oleh perwakilan tiga mahasiswa yaitu Ngurah, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Tania, mahasiswa Fakultas Hukum (FH), dan Yudha, mahasiswa Fakultas Hukum.

Adapun isi surat keputusan bersama tersebut yakni: 

1. Bahwa Pihak Kedua (Rektor Unud) sanggup memberi waktu perpanjangan verifikasi berkas. Bagi yang kesulitan menyesuaikan waktu dalam verifikasi berkas offline dan akan dilayani secara khusus dengan batas waktu tanggal 28 April 2022
2. Menyanggupi mengeluarkan Surat Keputusan mengenai peniadaan kata wajib paling lambat hari Senin, 18 April 2022
3. Sanggup untuk memperbolehkan verifikasi secara hybrid, salah satunya melalui postel. Dengan melampirkan amplop yang berisi alamat agar bisa dikirimkan kembali dengan dibubuhi materai atau perangko. Sehingga bisa diterima kembali oleh calon mahasiswa baru di manapun berada
4. Sanggup untuk mengembalikan uang mahasiswa yang terdata tidak ingin tinggal di asrama
5. Bahwa apabila hal-hal yang disebutkan pada huruf a, b, c, dan d pada pasal ini diingkari, maka Pihak Pertama (Mahasiswa Unud) berhak menuntut pertanggung jawaban kepada Pihak Kedua (Rektor Unud).