4 Fakta Aplikasi Sensus Penduduk 2020, Bisa Diakses di Luar Negeri

Menjawab kemungkinan risiko ini, Adi Nugroho secara jelas menyampaikan, setelah nantinya data menjadi digital, masyarakat secara bersama-sama akan menghadapi kenyataan bakal ada risiko penyalahgunaan data.

Dalam artian pemerintah dengan segala kemampuan yang ada, pasti berusaha menjaga data siapapun yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Tetapi masyarakat juga harus tahu, bahwa risiko bocornya data tidak hanya berasal dari pihak pemerintah.

“Itulah perlunya edukasi, bahwa nanti data ini bocor. Mungkin. Kita semua tahu kok data itu di mana-mana pernah bocor. Sehingga nanti kalau ada kebocoran, masyarakat juga paham ada kemungkinan-kemungkinan kebocoran, dan tidak selalu berasal dari kelemahan pemerintah. Bisa jadi kelemahan masyarakat sendiri,” katanya.

Apa yang bisa dilakukan oleh publik agar siap menjelang sensus penduduk berbasis IT? Menurut Adi, pihaknya tengah meminta keterlibatan bantuan aparat pemerintah setempat, dan juga beberapa pihak dari instansi lain yang memiliki kemampuan untuk memberikan andil dalam kegiatan sensus ini. Pada dasarnya tidak ada persiapan khusus bagi publik. Lantaran saat sensus berlangsung, publik hanya akan mengisi data dan menjawab berbagai macam pertanyaan secara online.

“Menjawab pertanyaan yang berisi informasi. Tetapi juga itu tidak mudah karena suatu hal. Data kependudukan itu yang akan dikumpulkan pemerintah ini menuntut kelengkapan sedemikian rupa dan menuntut ketentuan yang sedemikian rupa. Yang karena ini barang baru menjadi harus saya katakan tidak mudah,” jelasnya.

Aplikasi ini nantinya bisa diakses di semua platform secara perorangan oleh penduduk Indonesia, di manapun mereka berada. Termasuk masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Setidaknya hanya butuh waktu enam menit untuk menyelesaikan sensus penduduk 2020 secara online.

Mengingat beberapa penduduk terbatas mengakses teknologi maupun gagap teknologi, maka diperkenan bagi keluarga yang berkemampuan untuk membantu memasukkan data sensus. Dalam artian, pihak yang akan dimasukkan datanya memberikan izin untuk dibantu memasukkan datanya oleh keluarga maupun orang lain.

“Iya, bisa akses dari mana saja. Ini tidak terbatas ruang dan waktu di manapun bisa. Zaman sudah kayak gitu lho. Makanya kalau kita tidak memulai itu, pemerintah berpandangan nanti kayak apalagi sepuluh tahun ke dapan,” ungkapnya.

terkait perbedaan ini, Adi Nugroho menyampaikan secara digital nantinya akan disinkronkan. Dalam artian perekaman e-KTP yang menjadi ranah Dinas Kependudukan, akan tetap sesuai dengan data awal. Sehingga data dalam Kartu Keluarga (KK) juga tidak terganti. Namun sensus penduduk 2020 nantinya akan mengumpulkan data sesuai dengan kondisi saat ini. Usai data terkumpul, baru akan diserahkan ke Dinas Kependudukan maupun Direktorat Jenderal Kependudukan.

“Di sanalah letaknya layanan kependudukan. Akan di-update atau tidaknya itu adalah lingkup kewenangannya dinas atau direktorat jenderal,” ucapnya.