4 Fokus Isu yang Dibahas ACWG G20 di Bali, Perangi Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang membuka pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah harus meningkatkan tata kelola yang baik, akuntabilitas, serta integritas pada sektor pelayanan publik, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pertemuan pada hari pertama ACWG putaran kedua ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen keluaran yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi global. Terlebih mengingat dalam memerangi korupsi, tidak ada entitas yang bisa melakukannya sendiri.

“Pemangku kepentingan harus membantu menumbuhkan lingkungan berintegritas, nilai etik, dan norma akuntabilitas. Masing-masing pihak punya peran penting mencegah dan memberantas korupsi sehingga spirit pertemuan ini adalah berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain,” kata Firli.

Menurutnya, peningkatan kolaborasi anti korupsi sangat penting. Terutama dalam menghadapi dampak krisis pandemik, sehingga bisa bersama-sama pulih.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, sekaligus Chair ACWG, Mochammad Hadiyana, menyampaikan ada empat isu prioitas yang dibahas dalam kegiatan ini, di antaranya:

1. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi
2. Partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi
3. Kerangka pengawasan regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi (TPPU)
4. Pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan

Pihaknya mengharapkan ACWG G20 menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk berkontribusi menghasilkan dokumen keluaran dalam upaya perbaikan pemberantasan korupsi di dunia internasional. Capaian ini diharapkan menjadi sejarah positif bagi Presidensi Indonesia pada G20.

Beberapa keluaran yang diharapkan dalam ACWG G20 pada pembahasan setiap isunya di antaranya:

• Isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi akan menjadi High Level Principle (HLP)
• Isu mitigasi korupsi pada sektor energi terbarukan menjadi background paper yang akan dibahas lebih lanjut pada presidensi berikutnya
• Isu partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi, serta isu kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Korupsi akan menjadi rangkuman best practice atau compendium.

Chair ACWG, Rolliansyah Soemirat, menambahkan bahwa ACWG G20 sebagai ruang diskusi dan negosiasi anggota G20, penting untuk menghasilkan norma-norma pemberantasan korupsi yang bisa diterapkan secara bersama-sama oleh negara anggota G20. Sekaligus dapat pula diimplementasikan oleh negara-negara di dunia internasional lainnya.

“Untuk pengayaan pembahasan isu antikorupsi ACWG G20 juga mengundang engagement group B20, C20, L20, T20, dan P20 serta organisasi internasional seperti UNODC, OECD, IMF, The World Bank, FATF, Interpol, The Egmont Group, IsDB, IDLO, dan IACA,” ujar Rolliansyah.

Indonesia disebut akan selalu turut dan aktif bekerja sama dengan negara lain dalam berbagai organisasi internasional dalam bidang Anti Korupsi. Rolliansyah mengungkapkan Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi pembahasan isu renewable energy atau energi terbarukan dalam kerangka anti korupsi.

“Itu pun (Indonesia menginisiasi pembahasan isu renewable energy), harus dilihat sebagai capaian Indonesia untuk berhasil menginisiasi isu ini masuk ke dalam radar masyarakat internasional. Bahwa ada elemen antikorupsi yang harus kita ingat bersama ketika kita bicara masalah energi terbarukan,” jelasnya.