Dugaan Proyek Fiktif di Dinas Pariwisata Klungkung, Ada Pemalsuan Tanda Tangan

Kejanggalan ditemukan ketika tim audit BPK menemukan ketidaksesuaian antara lokasi proyek yang tertera di dokumen dengan gambar yang dilampirkan. Misalnya sebuah foto kegiatan di kawasan Atuh dilaporkan sebagai proyek yang berlangsung di Broken Beach.

Tak berhenti di situ, pada anggaran tahun 2025, tim audit BPK kembali menemukan 4 kegiatan yang tak jelas pelaksanaannya. Meski demikian, dana sebesar Rp107 juta anggarannga dicairkan untuk pengadaan papan peringatan dan lampu taman di beberapa destinasi wisata.

Nilai anggaran yang disebutkan dinilai tak sepadan dengan kondisi riil di lapangan sehingga muncul dugaan adanya mark-up dalam pengadaan.

Ni Made Sulistiawati mengungkap, kasus ini telah dilaporkan ke Polres Klungkung pada Jumat (4/7/2025). Dia juga sudah melapor secara resmi kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Klungkung. Saat ini, kata dia, proses pemeriksaan internal masih berlangsung, sebelum nantinya akan dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya sangat kecewa. Ketika kami sedang berupaya mengembangkan sektor pariwisata yang jadi andalan daerah, justru muncul pengkhianatan seperti ini,” ucap Sulistiawati.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Made Teddy Satria Permana mengatakan, kepolisian telah meminta keterangan pelapor, yang merupakan seorang Kabid di Dinas Pariwisata. Saat ini aparat tengah menyelidiki kasus tersebut, dengan turun langsung ke lokasi-lokasi proyek yang diduga fiktif.

“ Pak Kabid sudah memberikan keterangan dan dokumen. Sembari unit tipikor melakukan pengecekan di lokasi proyek diduga fiktif," ujar Made Teddy Satria Permana.