DPRD Bali Mendesak Koster Segera Luruskan Batasan Peran MDA

Melalui Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Gunawan mendesak Gubernur Bali, Wayan Koster, meluruskan batasan peran MDA Bali.

“Kami mendesak Saudara Gubernur yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan desa adat untuk meluruskan batas-batas kewenangan Majelis Desa Adat (MDA),” kata Gunawan. 

Bali punya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Perda ini mengatur tentang tata kelola desa adat di Bali, termasuk definisi dari setiap istilah berkaitan desa adat. Menanggapi desakan DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan Perda Desa Adat adalah regulasi yang tidak mengikat sepenuhnya.

“Kita akan kembalikan sepenuhnya bahwa itu adalah tuntunan, bukan regulasi yang mengikat sepenuhnya. Sehingga keputusan masyarakat adat ini harus dihormati dengan baik,” ujar Giri.

Giri mengatakan, adanya masalah adat masalah adat harus sepenuhnya terselesaikan secara adat. Namun di sisi lain, Giri menekankan agar desa adat tetap mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

“Artinya hukum kita ini adalah negara hukum. Kalau tatanan wilayah adat itu dilakukan sepenuhnya oleh adat ketika wilayahnya itu hak ulayat saja dan sebagainya,” ujarnya.

Persoalan di Desa Adat Susut, bagi Giri dapat kembali ke desa adat. Sebab masyarakat adat sebagai pemilih dengan hak suara untuk memilih bendesa adat. Jika ada persoalan maka kembali ke adat. Sementara, soal pelantikan bendesa adat, Giri berpandangan MDA Bali hanya melakukan pengukuhan perangkat adat.

Persoalan pelantikan bendesa adat dan saling silang kewenangan MDA Bali ini, kata Giri telah dibicarakan dalam ranah eksekutif. Ia berharap agar tidak ada konflik di desa adat imbas dari polemik pelantikan ini.

“Saya ingin urusan masyarakat adat ini harus clear. Kami sudah dapat berita dari Pak Gubernur, DPRD Bali sudah tahu. Jangan sampai terjadi konflik di desa adat,” kata Giri.