Disnaker Bali Sebut Belum Ada Pekerja yang Protes Soal JHT

Saat dihubungi melalui telepon pada Selasa (16/2/2022), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pekerja di Provinsi Bali terkait dengan kebijakan Permenaker tersebut. Namun ia mengakui bahwa sudah ramai terjadi penolakan secara online.

“Sejauh ini belum ada (yang mengadu). Mudah-mudahan belum ada. Kan masih ramai di media,” ungkapnya.

Arda mengatakan beberapa hari yang lalu pihaknya melakukan rapat dengan Kementerian terkait melalui webinar. Saat itu narasumber yang hadir dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dirjen terkait. Namun tidak ada perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), meskipun di dalam banner dicantumkan.

Ia mengakui bahwa dalam acara itu memang tidak ada sosialisasi tentang Permenaker Nomor 2 tahun 2022. Narasumber hanya menyampaikan latar belakang Permenaker, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Selain itu, penyampaiannya pun searah.

“Cuma kemarin sempat kalau ngak salah, tiga hari yang lalu itu. Ya sifatnya webinar tentang ini. Ada yang mendatangkan narasumber dari BPJS, dari Dirjen juga. Itu umum-umum yang disampaikan,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah kebijakan JHT dalam Permenaker tersebut berpihak kepada kesejahteraan pekerja? Arda menyampaikan bahwa acuan JHT ini menurutnya tepat sekali. Menurutnya Jaminan Hari Tua konsekuensinya adalah memang terkait waktu, yakni setelah pensiun. Hal itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004.

“Ya pas sepertinya gitu. Cuma implementasinya dengan kondisi seperti ini bagaimana ya. Kami kan tunggu aja arahan pusat, bagaimana perkembangan,” ungkap Arda.