Dirjen HAM Tidak Setuju Ijazah Jadi Jaminan Kerja

Menurut Dhahana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan teknis belum mengatur perihal penahanan ijazah. Sehingga perusahaan dapat berinisiatif untuk membuat kesepakatan seperti itu dalam merekrut tenaga kerja.

“Masyarakat kerap mengeluhkan persyaratan tersebut telah membatasi hak mereka untuk mendapat peluang yang lebih menjanjikan,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya melihat adanya urgensi untuk menyusun regulasi guna mengisi kekosongan hukum ini. Kendati belum ada pengaturan mengenai penahanan ijazah, pihaknya mengimbau agar perusahaan dapat menghargai atau menghormati HAM yang dimiliki para tenaga kerja.

“Namun, tentu kami meyakini perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak kebijakan perusahaan melakukan penahanan ijazah. Tidak hanya bagi karyawan, namun juga perusahaan sebagai pertimbangan dalam perumusan regulasi,” jelasnya.

Dhahana mengatakan, perusahaan perlu mempertimbangkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkenankan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya, dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Pemerintah juga tengah melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia. Pengarusutamaan bisnis dan HAM yang didorong melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini diharapkan mampu memberikan competitive advantage bagi perusahaan dalam persaingan global mendatang.

“Semakin membaiknya kesadaran pasar global terhadap hak asasi manusia akan juga diikuti di tataran nasional ke depan. Sehingga perusahaan akan mengikuti perkembangan ini untuk bisa lebih adaptif dengan tren, dan kompetitif di pasar," katanya.