Desa Adat Berpeluang Dapat Hibah Lahan Pemprov Bali Tak Produktif

Koster mengungkapkan, jika lahan Pemprov Bali tidak dimanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur publik, sarana prasarana perkantoran, dan tidak ada nilai ekonomi, maka dapat dihibahkan ke desa adat.

“Sudah kita hibahin saja ke desa adat. Dia akan lebih berdaya, 10 are bagi desa adat itu sangat bernilai ketimbang yang atas nama provinsi sertifikatnya tapi ngoyong (diam),” ujar Koster.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung lahan terbengkalai dan tidak produktif milik daerah banyak ditemukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Temuan awal itu, mendorong Pemprov Bali agar lahan dan bangunan terbengkalai dimanfaatkan jadi lebih produktif.

“Jadi karena itu Pemprov sekarang saya dorong mengelola aset-aset besar yang bernilai ekonomi tinggi. De ngurus ane ecek-ecek (jangan ngurus yang kecil-kecil), apalagi nyusahin rakyat,” imbuh Koster.

Koster juga meminta dukungan dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, karena mendukung mekanisme hibah lahan Pemprov Bali kepada desa adat dan desa. 

“Jadi, ini yang kita lakukan sekarang. Saya mohon dukungan dan terima kasih kepada dewan yang selama ini sudah memberikan support (dukungan) penuh untuk melakukan hibah lahan Pemprov Bali kepada desa adat dan Desa,” kata dia.

Pemetaan lahan dan aset tidak produktif milik Pemprov Bali, kata Koster selalu mendapat laporan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.

“Pemanfaatan lahan itu oleh BPN selalu diajukan kepada Pemprov, ini lahan Pemprov apa gak. Jadi baru bisa diproses sampai lanjut gitu,” jelas Koster.