Curhatan Jasa Angkut Sampah di Bali, Masyarakat Belum Pilah

Suarta fokus mengangkut sampah rumah tangga dengan tarif Rp50 ribu per bulan. Namun, tarif tersebut dapat berubah jika jarak tempuh lebih jauh dan volume sampah lebih besar. Sedangkan pengelola sampah swakelola lainnya yang bergabung dalam Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) ada juga yang mengangkut sampah dari restoran, hotel, kafe, dan sebagainya dengan tarif berbeda. 

Sejak 2002 melakoni usaha pengelola sampah swakelola, Suarta mengamati volume sampah di Kota Denpasar kian bertambah.

“Semakin hari itu perkembangan perumahan atau orangnya jadi terus bertambah. Sampahnya terus bertambah apalagi nanti ini pas kadang-kadang kayak musim hujan gini dia banyak yang nebang pohon,” papar Ketua Forkom SSB saat diwawancara IDN Times Senin lalu, 2 Maret 2026.

Dalam Forkom SSB, ada sekitar 254 pemilik swakelola sampah seperti Suarta dari Kota Denpasar dan Badung.

“Tapi banyak yang belum terdata juga,” kata Suarta.

Batang kayu hasil tebangan itu turut diangkut Suarta. Penebangan pohon saat hujan ini untuk mencegah rumah tertimpa pohon saat musim hujan dan angin kencang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), kayu maupun ranting mendominasi komposisi sampah di Bali. Pada 2025, jumlah kayu atau ranting ada 44,96 persen. Sedangkan sumber sampah di Bali, sebagian besar berasal dari rumah tangga sebanyak 71,48 persen.

Momentum hari raya di Bali yang tak terputus juga memicu peningkatan volume sampah di Bali. Suarta telah memprediksi, saat Nyepi misalnya, volume sampah perkotaan akan bertambah.

“Nyepi, pengumpulan pasti bertambah sampah masyarakat,” tutur Suarta yakin.

Ia tidak menambah armada saat volume sampah meningkat. Lebih tepatnya ia mengatur strategi di lapangan. Misalnya, Suarta bisa mengangkut sampah setiap hari, tapi saat hari raya ada rentang waktu sekitar dua sampai tiga hari agar sampah dapat diangkut. 

Sebelum hari raya, Suarta dan pengelola sampah swakelola lainnya telah mengatur strategi pengangkutan sampah, sebab antre di TPA Suwung membutuhkan waktu berjam-jam.

“Apalagi sekarang ini kan kita tahu sendiri situasi kondisi di apa di TPA (Suwung), sekarang itu macetnya luar biasa di sana, apalagi berjam-jam. Bahkan antre bermalam-malam itu di sana,” keluhnya.

Kerusakan jalan di TPA Suwung, membuat truk sampah antre berlama-lama menanti giliran angkut sampah. Akibatnya, antrean truk sampah menuju TPA Suwung pun mengular. Masalah rusaknya jalan ke TPA Suwung ini telah disampaikan Forkom SSB dalam tuntutan aksi demonstrasi lalu. Namun, kata Suarta, perbaikan seadanya membuat jalan yang setiap hari dilalui truk sampah kembali rusak.

Suarta juga menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sempat berkomitmen menyiapkan alat berat untuk memudahkan pengelolaan sampah di TPA Suwung.

Denpasar dan Badung adalah wilayah yang mengangkut sampah terbanyak ke TPA Suwung sejak bertahun-tahun. Awalnya ada sekitar 55 alat berat, tapi jumlah itu terus berkurang.

Suarta berkata, eksistensi pengelola sampah swakelola di Bali selama bertahun-tahun adalah imbas terputusnya siklus pengelolaan sampah. Edukasi pemilahan sampah, belum maksimal. Suarta kerap mendapati sampah yang diterimanya dari rumah tangga dalam keadaan tercampur. 

Sementara itu, belum semua pihak dalam pemerintahan sejak skala desa terlibat edukasi pemilahan sampah. Pemikiran soal telah bayar biaya angkut, dan masyarakat masih enggan memilah. Edukasi terputus, kebiasaan memilah sampah belum terbentuk. 

“Mungkin belum nyampai ke masyarakat edukasinya, belum dipahami atau mungkin kebiasaan kita di Indonesia masih belum ya. Beda dengan di luar negeri mungkin seperti itu,” tutur Suarta.

Suarta berharap pengelola sampah swakelola juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, jika pemerintah memang siap dan bisa melayani semua sampah masyarakat, pengelola sampah swakelola tidak mungkin ada.

“Mungkin kami-kami ini swasta jasa pengangkut sampah tidak akan ada sampai saat ini. Buktinya, kami masih ada saat ini, berarti pemerintah masih belum mampu menyelesaikan sampah masyarakat,” tegas Suarta.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, khususnya nasib swakelola setelah TPA Suwung ditutup permanen menjadi tuntutan Forkom SSB. Satu sisi, Suarta khawatir pengelolaan sampah perkotaan tidak mudah karena lahannya kian menyempit. Sementara sampah, terutama jenis organik, terus bertambah.

Begitu pula insinerator belum sah legalitasnya. Opsi yang minim mengelola sampah membuatnya cukup pesimis. Meskipun demikian, Ia berharap tetap ada solusi yang efektif dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

“Harapan kita sih biar diselesaikan kayak sekarang ini, dan berapa kali itu baik Pak Gubernur, Bupati, Wali kota sudah bolak-balik ke Jakarta untuk ngomongin masalah TPA. Hasilnya tidak ada penundaan-penundaan aja, tidak ada yang permanenlah. Kita jadi bingung jadinya di bawah seperti itu,” paparnya.