Catatan Merah Pembangunan Pasar Umum Negara

Menurut Yunus, momentumnya tidak tepat untuk melakukan revitalisasi. Apalagi para pedagang yang pernah terkena dampak Covid-19 ini baru memberanikan diri meminjam bank.

"2021-nya beranjak pulih, tapi kan belum selesai. 2022-nya baru kita berbenah. Dari sepi, dalam 2-3 tahun beranjak ramai. Berani pinjam (uang) lagi ke bank. Tapi, 2023 ada berita kalau akan dibangun (pasar),” ungkap Yunus.

Para pedagang Pasar Umum Negara juga semakin kesulitan karena tidak ada kompensasi maupun bentuk keringanan lain yang diberikan. Itu sebabnya mereka mendatangi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan untuk meminta bantuan menjembatani komunikasi, tapi hasilnya nihil.

“Namun, yang bersangkutan tidak bisa membantu dengan alasan sudah merupakan kebijakan bank. Padahal tidak ada sangkut pautnya pemerintah dengan bank. Yang berutang kan masyarakat,” ujarnya.

Yunus merasa semestinya pemerintah bisa meringankan masalah masyarakat. Tetapi ia melihat pemerintah tidak ada upaya untuk berkomunikasi dengan pihak bank.

“Perkara berhasil atau tidak bisa belakangan, yang penting mengusahakan dahulu. Barangkali bisa direlaksasi. Kan pernah sewaktu Covid-19 melakukan relaksasi. Dari bank bisa tidak bayar bunga selama satu tahun, itu yang dimaksud relaksasi,” kata Yunus.

Kekhawatiran lainnya adalah penghasilan para pedagang akan menurun akibat keengganan pembeli untuk berkunjung ke Pasar Umum Negara yang sudah dimodernisasi. Revitalisasi itu nantinya akan membuat pasar menjadi bangunan dua lantai serta berdinding berkaca, layaknya sejumlah proyek revitalisasi pasar yang sudah lebih dahulu dilakukan di Bali.

Hal ini diamini oleh pedagang sayur mayur di Pasar Badung, Made, yang ditemui tim penulis pada 15 April 2024. Ia bercerita, tidak ada pembeli yang mau ke los atau kios di Lantai 3 dan 4 karena para pembeli lanjut usia kesulitan menaiki tangga. Permasalahan lainnya adalah ukuran los atau kios yang mengecil pascarevitalisasi pasar, dan cenderung terjadi penyeragaman harga akibat los atau kios yang terlalu berdekatan.

Pedagang sayur mayur lainnya di Pasar Umum Gianyar, Ketut Darta, saat didatangi tim penulis pada 11 April 2024 juga mengeluhkan keberatan para pembeli yang berkunjung ke lantai atas.

“Pas jualan di (daerah relokasi), Samplangan justru laku keras. Mungkin karena pinggir jalan. Tidak harus naik-turun,” tambahnya ketika menjelaskan perbedaan Pasar Umum Gianyar setelah kembali dioperasikan pascarevitalisasi.

Perubahan minat masyarakat ke pasar yang telah direvitalisasi, juga terjadi di Pasar Shindu Sanur. Menurut Made Rupen, perubahannya cukup signifikan 1 banding 10. Sementara pedagang ikan dan daging ini menggantungkan hidupnya dari berjualan sejak Pasar Shindu Sanur berdiri pada 1970.

“Jauh bedanya, 1 berbanding 10. Dulu pasarnya jelek, serba jelek. Tapi, yang belanja ramai. Sekarang pasarnya bersih, yang belanja malah sepi,” komentar Made Rupen, saat ditemui pada 12 April 2024.

Hasil riset bertajuk “Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah” yang dilakukan oleh Arintus Hatu dari Universitas Mahasaraswati, semakin mengukuhkan fakta terjadinya penurunan terhadap penghasilan pedagang sebagai dampak revitalisasi pasar. Riset ini dilakukan sepanjang Maret hingga Mei 2023 terhadap 171 orang pedagang sayur dan buah dengan latar belakang jenis kelamin, umur, dan pendidikan yang beragam di Pasar Umum Gianyar. Riset ini membandingkan pendapat mereka sebelum dan setelah revitalisasi menggunakan uji Mc Nemar. Metode ini menguji hipotesis ketika terdapat dua sampel yang saling berpapasan, dan dependen. Namun, tidak diungkapkan lebih lanjut perihal faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Kendati demikian, proyek revitalisasi yang hendak mengubah pasar tradisional ke dalam bentuk pasar modern tersebut pun dinilai kurang berorientasi pada pedagang dan pembeli sebagai subjek utamanya. Konsep modernitas terhadap sebuah pasar untuk menghilangkan citra berantakan, berserakan, dan kotor yang dijadikan dasar, layak untuk digugat. Apakah gedung pasar berlantai dan bertingkat menjadi genting untuk dilakukan?

Nyoman Gede Mahaputra, Dosen Arsitektur dari Universitas Warmadewa, saat diwawancarai pada 7 Juli 2024 melalui platform Jitsi mengatakan “ada hidden agenda di balik revitalisasi pasar ini yang kita tidak pahami.” Maha mengatakan, mungkin ada komoditas politik untuk menunjukkan keberhasilan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern. Hal ini berujung pada harapan agar masyarakat memilih tokoh tersebut dalam pemilihan umum (pemilu). Padahal, seharusnya pemerintah memprioritaskan unsur kepraktisan dan higienis pasar dibandingkan bangunan mewah. Maha juga membantah potensi Pasar Umum Negara sebagai destinasi wisata.

“Kalau pasar di Jembrana mau dijadikan destinasi wisata, ya belakangan aja deh ngomongnya. Yang ada pasarnya mati duluan,” katanya.

Menurut Mahaputra, daerah pariwisata itu pariwisatanya dulu yang ada, baru kemudian bisa menjadi pasar pariwisata. Jadi kalau mau menjadikan pasar sebagai destinasi pariwisata, tentu bergantung dari daerahnya. Sejauh ini, trennya pariwisata adalah bertualang melihat alam. Makanya, kawasan Kintamani kini naik lagi. Sedangkan pariwisata budaya sedang meredup.

Lantas bagaimana seharusnya strategi pemerintah agar revitalisasi pasar berhasil? Maha memaparkan setidaknya ada dua hal yang perlu dipahami pemerintah. Pertama, pemerintah harus memahami kebutuhan dari pedagang dan pembeli. Seperti apa keseharian mereka berlangsung. Pemerintah harus menanggalkan keinginan untuk pamer soal kehebatan karena berhasil membuat pasar yang modern. Semua kepentingan yang bersifat politis itu harus diturunkan dulu. Keinginan bersaing dengan kabupaten lain juga harus dihilangkan.

Kedua, pemerintah harus melihat revitalisasi pasar secara bottom down, apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam perencanaan, ada yang namanya advokasi perencanaan. Jadi pemerintah harus menjadi advokat untuk hak para pedagang, apa yang sebenarnya dibutuhkan pedagang. Suara dari pedagang diwujudkan dalam sebuah rencana pembangunan. Namun yang sering terjadi saat ini adalah pemerintah membuat presentasi perencanaan pasar, dan pedagang dianggap setuju atas rencana yang dijalankannya. Para pedagang berada di posisi tawar yang rendah untuk menyuarakan kehendaknya atas hajat hidupnya sendiri.

Sebagai seorang akademisi, Maha mempunyai pandangan bahwa idealnya revitalisasi pasar jangan semata-mata mengarah seperti mal. Revitalisasi pasar lebih baik dilihat dari segi kepraktisan antara pedagang dan pembeli. Maha berpendapat, revitalisasi pasar satu lantai lebih praktis dibandingkan dengan banyak lantai yang memunculkan dampak negatif, seperti mengubah kebiasaan pembeli yang ingin berbelanja tanpa turun dari kendaraan, dan sebagainya.

Maha juga mempertanyakan tujuan revitalisasi pasar. Apabila untuk menghilangkan stigma kumuh, bau, kotor, dan sebagainya dari pasar tradisional, maka apakah bentuknya harus berupa revitalisasi total dan dibangun seperti mal? Justru jauh lebih praktis menata para pedagang sesuai dengan barang yang dijualnya, serta manajemen limbah yang memadai.

Pasar Umum Negara menambah deretan daftar pasar tradisional di Bali yang dibangun ulang dengan konsep modern dan bertingkat. Berkaca dari kerangka acuan kerja pembangunan Pasar Umum Negara, pasar tersebut diproyeksikan memiliki dua gedung dengan luas bangunan 17.652 m2. Tiap gedung terdiri dari dua lantai. 

Pasar tersebut diproyeksikan dapat mengakomodasi 60 unit los basah, 394 unit los kering, 506 unit kios, dan 137 unit kuliner dengan daya tampung tempat parkir kendaraan mencapai 416 unit sepeda motor, dan 113 unit mobil, serta diperkirakan menampung 1.097 pedagang. Tiap lantainya akan terdapat los atau kios berukuran masing-masing 2x3 meter, 3x3 meter, dan 3x4 meter. Beberapa lapak akan berukuran lebih besar dari semula, namun ada juga yang menciut dari ukuran awal.

Proyek tersebut dibiayai lewat APBN Tahun 2023. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp143,5 miliar. Setelah tender, PT Adhi Persada Gedung berhasil memenangkan proyek dengan nilai kontrak Rp114,8 miliar. Angka ini lebih rendah 20 persen dari pagu yang ditetapkan pemerintah.

Proses pengadaan itu menjadi pantauan Indonesia Corruption Watch. Melalui opentender.net, Indonesia Corruption Watch menduga ada hal yang tidak beres dalam proses tender proyek tersebut. Sebab dalam proses tender terjadi 32 kali perubahan tahapan. Mulai dari tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, kemudian tahap pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, surat penunjukkan penyedia, serta penandatanganan kontrak. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, menganggap proses pengadaan serta pengerjaan Pasar Umum Negara patut diawasi. Ia meminta agar masyarakat ikut mengawasi proyek ini agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pengerjaan proyek.

“Kami saat ini masih melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan temuan yang muncul di opentender terkait dengan revitalisasi Pasar Umum Negara,” kata Wana.

Selain perubahan tahapan tender, juga ditemukan bahwa sepanjang tahun anggaran 2023, PT Adhi Persada Gedung menggarap sejumlah proyek revitalisasi pasar tradisional lain. Yakni Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan, Pasar Banjarsari di Kota Pekalongan, Pasar Raya di Kota Padang, dan Pasar Dharmasraya di Kabupaten Dharmasraya. Dari kelima proyek ini, pengerjaan Pasar Kolpajung dan Pasar Banjarsari masuk dalam kategori red flag berdasarkan laman opentender.net. Singkatnya, red flag itu merupakan tanda peringatan adanya dugaan masalah dalam proyek-proyek itu sehingga perlu diawasi dan ditinjau kembali.

PT Adhi Persada Gedung juga memiliki beberapa catatan. Pada Sabtu, 22 Juli 2023, Radar Pekalongan pernah memberitakan bahwa pengumuman pemenang tender Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ditunda hingga enam kali sebelum memutuskan PT Adhi Persada Gedung sebagai pemenang tender. Catatan lain yang ditemukan adalah PT Adhi Persada Gedung pernah digugat oleh rekanannya pada 2021 perihal penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada September 2023, dilansir dari Radar Madura, pengerjaan megaproyek Pasar Kolpajung menjadi sorotan akibat PT Adhi Persada Gedung dianggap tidak transparan dalam pengerjaan proyek.

Pada tahun 2020, PT Adhi Persada Gedung bersama manajemen konstruksi PT Bina Karya membangun Pasar Sukawati Blok C di Kabupaten Gianyar, Bali. Proyek tersebut berlangsung sejak 13 November 2020 hingga 20 Desember 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp87,3 miliar. Pasar Sukawati Blok C dibangun empat lantai dan satu rubanah, dengan mengedepankan arsitektur kearifan lokal dan prinsip-prinsip bangunan hijau seperti yang direncanakan di Pasar Umum Negara. Dari pengamatan tim penulis, hampir tiga tahun beroperasi, bangunan Pasar Sukawati Blok C lebih banyak diperuntukkan sebagai gudang oleh pedagang karena sepinya pembeli di blok tersebut. Akankah Pasar Umum Negara mengalami nasib yang serupa?

Sampai berakhirnya laporan penelusuran ini ditulis, temuan-temuan tersebut belum berhasil dikonfirmasi kepada para pemangku kepentingan. PT Adhi Persada Gedung--sebagai pemenang tender proyek revitalisasi Pasar Umum Negara--tidak merespons panggilan telepon tim penulis yang dilakukan sepanjang Juni 2024, begitu pula pesan yang dikirimkan via aplikasi berkirim pesan. Surat elektronik yang dikirimkan ke noreply@adhipersadagedung.co.id pada 6 Juli 2024 pun tidak mendapatkan balasan. Undangan wawancara kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman via aplikasi pesan elektronik sepanjang Juni 2024, maupun surat elektronik yang dikirimkan pada 5 Juli 2024 juga sama-sama tak terbalas hingga artikel ini diturunkan.

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menjadi satu-satunya yang bisa dimintai tanggapannya terkait proyek revitalisasi Pasar Umum Negara. Ketika ditemui di Balai Lingkungan Awen, Kecamatan Negara pada 5 Juli 2024, Nengah Tamba mengklaim revitalisasi Pasar Umum Negara merupakan hadiah dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Jembrana pada Februari 2023 lalu. Saat itu, Joko Widodo memberikan pagu anggaran hingga Rp143 miliar.

Tadinya, proyek ditargetkan tuntas pada 17 Juli 2024. Namun karena ada penyesuaian kontrak, maka pelaksana proyek berhak mendapat tambahan waktu. Penyesuaian kontrak itu dilakukan dalam proyek pengerjaan pagar. Pagar itu dipangkas akibat ketinggiannya mencapai dua meter. Pagar ini terlalu tinggi sehingga menghalangi pandangan pembeli, menurut para pedagang.

Dengan penyesuaian pekerjaan tersebut, PT Adhi Persada Gedung berhak mendapatkan tambahan waktu selama 40 hari. Sehingga mereka bisa menuntaskan pekerjaannya hingga 30 Agustus 2024.

“Semestinya bulan ini (Juli) selesai, tapi kontraktor minta perpanjangan sampai 30 Agustus. Mudah-mudahan Oktober atau November, pedagang bisa masuk,” kata Nengah Tamba.

Tamba menyebut proyek tersebut membanggakan untuk Jembrana. Sebab akan menjadi ikon wisata Jembrana. Pasar Umum Negara nantinya bukan lagi sebagai transaksi jual beli masyarakat, tetapi juga menjadi pusat kunjungan wisata.

“Pasar yang benar-benar modern, tapi tetap tidak menghilangkan tradisionalnya. Yang dimaksud modern itu bersih, yang dijual itu yang segar semua, dan suasananya juga nyaman,” tambahnya.

Ia mengatakan, pemerintah akan melatih pedagang dari sisi hospitality dan penataan barang. Pedagang tidak lagi berpikir menaruh stok barang yang banyak, melainkan menjual barang sesuai yang diperlukan masyarakat.

“Tidak ada lagi barang mengendap. Ini role model pasar yang baru. Tidak ada lagi pasar seperti gudang,” katanya.

Terkait jejak PT Adhi Persada Gedung di proyek pasar tradisional, Tamba mengklaim tidak punya kewenangan melakukan intervensi pada pelaksana proyek. Alasannya, proyek itu merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat. Ia juga mengaku pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek itu. Akan tetapi, ia hanya bisa mengimbau kepada pelaksana proyek.

“Kami ini penerima barang. Kalau kami intervensi terlalu dalam gak bisa. Gak ada kewenangan. Tapi paling tidak saya sebagai penerima barang, dan barang itu akan diresmikan presiden, saya harus terjun juga melihat,” ujarnya.

---

Tim penulis:
Ni Putu Cahya Ananda Putri, Ni Komang Ayu Leona Wirawan, Eka Prasetya Kusuma Negara, Ni Luh Sri Junantari, Ni Putu Sri Virdayanti.

*Liputan ini terselenggara oleh Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang merupakan kerja kolaboratif untuk melakukan liputan investigasi isu korupsi antara Indonesia Corruption Watch (ICW), balebengong.id, jurnalis, dan CSO.