4 Cara Peserta ACWG G20 di Bali Mencegah Korupsi di Negaranya

06 Jul 2022, 19:05 WIB

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Badung, IDN Times – Partisipasi Publik dan Pendidikan Anti Korupsi menjadi isu prioritas dalam pertemuan putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Selasa (5/7/2022) hingga Jumat (8/7/2022).

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Pada Rabu (6/7/2022), para undangan saling berbagi praktik di negaranya terkait dengan isu ini. Chair G20 ACWG Indonesia, Mochamad Hadiyana, menyampaikan agar negara-negara G20 terus berupaya meningkatkan kesadaran anti korupsi kepada generasi muda.

“G20 harus bisa memberi contoh dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi di kalangan pemuda dan menumbuhkan budaya integritas,” ungkapnya.

Lalu bagaimana praktik penerapan isu ini di beberapa negara anggota G20?

1.NAZAHA Saudi Arabia melakukan pemberdayaan masyarakat

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Khaled Bubshait dari The Oversight and Anti-Corruption Authority (NAZAHA) Saudi Arabia menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan negaranya dalam meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi untuk mewujudkan Vision 2030 bebas korupsi.

Pihaknya melakukan tiga cara, di antaranya mendistribusikan publikasi anti korupsi secara luas, menjaga komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

2.UNODC melakukan transformasi pendidikan

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Sementara itu Lulua Asaad selaku Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC mengatakan praktik lembaganya dalam meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi adalah melalui program Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment (The GRACE Initiative). Program The GRACE Initiative ini dengan aktif melakukan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mengajarkan nilai anti korupsi, integritas, dan etika.

Mereka juga mendorong peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi melalui inovasi, teknologi, dan kewirausahaan sosial. Pihaknya mengusung misi untuk menciptakan budaya anti korupsi di kalangan anak-anak dan remaja, melalui transformasi pendidikan dan kemitraan.

3.Republik Korea membentuk organ partisipasi publik

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Won Young Jae dari The Anti-Corruption & Civil Rights Commission Republic of Korea, mengatakan lembaganya melakukan pembentukan organ partisipasi publik (Public-Private Council for Transparent Society). Saat ini telah diisi oleh 40 orang dari berbagai kalangan, di antaranya masyarakat sipil, media, akademisi, ekonom, pegawai pemerintah, dan asosiasi pekerja. Organ tersebut selanjutnya bertugas dalam mempromosikan upaya anti korupsi di lingkungannya masing-masing.

Sementara pada pendidikan anti korupsi, lembaganya aktif melakukan kuliah anti korupsi di perguruan tinggi. Selain itu, melakukan pelatihan integritas dan anti korupsi kepada generasi muda usia 19-24 tahun selama delapan minggu.

4.KPK memberikan pelatihan kepada masyarakat

Putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua. (Dok.IDN Timea/KPK)

Sementara itu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramah Handoko, menjelaskan bahwa dalam menanamkan nilai anti korupsi pada generasi muda dilakukan dengan memasukkan anti korupsi sebagai mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

KPK juga melakukan pelatihan anti korupsi kepada segenap masyarakat melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anti korupsi pada generasi muda.