Bus Trans Metro Dewata Kembali Mengaspal 20 April 2025
Denpasar, IDN Times - Petisi berjudul “Lanjutkan Operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD) Sebagai Transportasi Publik di Bali” pada laman change.org berbuah manis. Petisi atas dasar gerakan warga pengguna transportasi umum yang diunggah pada Minggu, 29 Desember 2024 ini menjadi awal perjuangan mereka untuk menagih janji pemerintah dalam isu transportasi publik.
Kemarin pada Jumat, 18 April 2025, memorandum of understanding (MoU) Operasional Bus TMD ditandatangani oleh Gubernur Bali, Wayan Koster; bersama kepala daerah di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Momen ini berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Kota Denpasar. Selepas dari Jaya Sabha, perwakilan pengguna Bus TMD dan beberapa kepala daerah di Bali naik Bus TMD ke Gor Ngurah Rai. Ini sekaligus momen pengujian persiapan armada bus. Lalu, bagaimana tanggapan warga dan alokasi anggaran bus ini? Berikut selengkapnya.
1. Bisa kembali menabung
Pengguna Bus TMD, Jero Puri, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Sebab sebelumnya, pengeluaran dia bertambah drastis semenjak Bus TMD berhenti mengaspal. Perempuan yang mengalami kebutaan pada kedua matanya ini menjelaskan, dalam sebulan ia menghabiskan sekitar Rp2 juta untuk ojek online. Bekerja sebagai terapis, membuatnya harus berkeliling dari satu rumah pasien ke pasien lainnya. Kini, Jero Puri bisa kembali menata keuangan hariannya.
“Tidak bisa digambarkan, senang hatiku,” kata Puri saat dihubungi.
2. Dibiayai dari anggaran Pemprov dan beberapa Pemkab di Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan pembiayaan Bus TMD berkonsep gotong royong antara kepala daerah. Yakni Pemprov Bali, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Pemkab Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Keputusan ini dipilih karena adanya efisiensi anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sebagai pemberi dana sebelumnya.
Awalnya, Kemenhub RI mendanai operasional Bus TMD sebesar Rp80 miliar. Kini gotong royong pendanaan Bus TMD dari pemerintah di wilayah Sarbagita dan Pemprov Bali dapat mengumpulkan dana Rp49,7 miliar. Dana ini akan digunakan hingga Desember 2025. Artinya, akan terjadi penghematan senilaiRp 30 miliar dibanding pembiayaan sebelumnya dari Kemenhub RI.
"Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan semua sepakat TMD aktif kembali, dan juga sepakat dievaluasi agar optimal melayani krama Bali," ujar Koster ketika memimpin penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang bagi hasil PHR untuk pembangunan strategis daerah di Bali dan bantuan keuangan khusus (BKK) di Kerta Sabha, Jaya Sabha.
3. Tidak ada target PAD
Koster mengungkapkan, tidak ada target pendapatan asli daerah (PAD) dari pendanaan Bus TMD.
“Tidak ada target PAD. Tujuannya untuk layanan publik, ini dari sharing APBD,” kata Koster saat ditanyai di Gor Ngurah Rai, pada Jumat (18/4/2025).
Lelaki asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini juga merinci pembagian kontribusi dalam sistem pendanaan gotong royong ini. Pemprov Bali berkontribusi 30 persen atau senilai Rp15 miliar, Pemkot Denpasar Rp14 miliar, Badung Rp16 miliar, dan Gianyar Rp4,7 milar. Sedangkan Tabanan akan didukung oleh Pemkab Badung.
