Buleleng Rawan Bencana, BPBD Sosialisasikan Penanganan Kolektif

Ariadi memaparkan ada lima jenis pelayanan dasar yang menjadi indikator dalam SPM sub urusan bencana. Kelima pelayanan dasar itu seperti Informasi rawan bencana, peringatan dini bencana, edukasi kebencanaan, evakuasi dan penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana.

Menurutnya, kelima indikator ini harus saling berkesinambungan sebagai upaya penanganan bencana yang inklusif. Ini karena Buleleng memiliki risiko bencana yang kompleks, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan.

“Kita perlu menyusun strategi terpadu dan kolaboratif agar pemenuhan SPM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.

Peserta FGD dari berbagai elemen masyarakat seperti perangkat desa, daerah, dan lainnya mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi SPM. Mereka juga mendiskusikan permasalahan di lapangan selama penanganan bencana, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan keterjangkauan wilayah terdampak bencana.

Selama sesi diskusi, peran desa dalam pelaksanaan SPM juga tersorot. Desa berperan mulai dari pemutakhiran data risiko bencana, penyusunan rencana kontingensi desa, hingga penguatan kapasitas kelembagaan relawan lokal. Sementara, pendekatan berbasis data dan digitalisasi pelaporan akan menjadi prioritas BPBD Buleleng ke depan melalui penguatan sistem pelaporan e-SPM.

Melalui FGD ini, BPBD Buleleng berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam percepatan pemenuhan SPM sub urusan bencana. Selepas FGD ini, ada sederet rencana tindak lanjut, seperti pembinaan berkelanjutan di tingkat desa, peningkatan kapasitas SDM teknis, dan integrasi program antarsektor.

“Ini bukan pekerjaan satu institusi, tetapi kerja kolektif. Mari bersama kita wujudkan Buleleng yang tangguh bencana, dengan layanan kebencanaan yang inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Ariadi.