Benarkah PP RI 28 Tahun 2024 Melindungi Korban Pemerkosaan?

Ipung mengatakan, Pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah aturan terkait. Yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kejahatan Seksual.

Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan ada uang subtitusi yang diberikan kepada para korban. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam situasi ini, Ipung menilai pemerintah sedang membenturkan UU yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan PP yang belum lama ini diteken.

Atas dasar itu, Ipung menilai peraturan yang baru-baru ini diteken Presiden Joko Widodo tidak sesuai. Bahwa tentang perlindungan anak yang mengalami perkosaan atau kekerasan seksual memiliki penanganan khusus.

Jika korban anak perkosaan melaporkan kasus ke kepolisian, maka polisi akan membawanya ke dokter spesialis obstetric dan ginekologi (SpOG) untuk kemudian diberikan obat supaya tidak terjadi kehamilan.

“Nah, di sini kan ada pengaturannya akan boleh diaborsi jika maksimal umur 6 minggu katanya atau 42 hari (PP Nomor 28 Tahun 2024). Pertanyaan saya, berarti kan pemerintah bukan mengedukasi masyarakat yang menjadi korban pemerkosaan,” katanya.

Beberpa pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aborsi bagi korban perkosaan, di antaranya:

• Pasal 116 bahwa aborsi diperbolehkan atas indikasi darurat medis
• Pasal 119 bahwa aborsi dilakukan pada fasilitas kesehatan
• Pasal 120 bahwa aborsi diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi
• Pasal 122 bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan
• Pasal 123 bahwa aborsi harus mendapat pendampingan dan konseling sebelum dan setelahnya
• Pasal 124 tentang pembatalan keinginan aborsi.