Bappeda Menargetkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Bali Turun 0 Persen
Denpasar, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengadakan rapat bersama sejumlah pemimpin daerah se-kabupaten/kota di Bali. Rapat ini membahas upaya penanganan kemiskinan di Bali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025.
Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan penanganan kemiskinan di Bali menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali dan perangkat daerah kabupaten/kota di Bali.
“Kami nanti akan melaksanakan gerakan ini ke kabupaten dan kota bersama tim semua,” kata Giri di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (15/7/2025).
1. Angka kemiskinan Bali tahun 2024 terendah se-nasional
Giri mengungkapkan, Pemprov Bali menggunakan enam prinsip dasar pembangunan dalam menanggulangi kemiskinan. Enam prinsip tersebut di antaranya keadilan sosial dan pemerataan, penghargaan terhadap keanekaragaman, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengungkapkan angka kemiskinan di Bali pada 2024 sebesar 3,8 persen. Angka kemiskinan Bali sekaligus menjadi yang terendah se-Indonesia.
Menurut Ketua Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, capaian angka kemiskinan ini jauh lebih baik jika dibandingkan saat pandemik COVID-19. Pada 2023, angka kemiskinan di Bali sebesar 4,25 persen dan pada 2024 menurun hampir 1 persen. Bagi Ika, capaian ini adalah keterlibatan seluruh pihak dari skala desa adat.
“Desa adat mendukung angka kemiskinan kita turun terus, desa adat aktif terlibat melaporkan kondisi warganya,” ujar Ika Putra.
Meskipun angka kemiskinan di Bali tergolong rendah, tapi pihaknya harus menjaga dan menurunkan angka tersebut dengan cara realistis. Ia mengakui, menurunkan angka kemiskinan di Bali hingga 0 persen itu tidak memungkinkan. Sehingga target 0 persen ini khusus untuk angka kemiskinan ekstrem di Bali.
2. Satu penanganan kemiskinan di bali adalah dengan rencana bedah rumah pada 2026 mendatang
Giri mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan satu di antaranya dengan memberikan bantuan bedah rumah. Rancangan ini, minimal satu kepala keluarga (KK) akan mendapat Rp100 juta untuk bedah rumah. Rencana bedah rumah ini akan terlaksana pada 2026 mendatang.
Bedah rumah adalah upaya pemenuhan penanganan kemiskinan dari sisi papan. Sementara dari sisi sandang dan pangan, pihak Pemprov Bali berupaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu.
3. Mengupayakan penurunan target kemiskinan ekstrem di Bali
Pada 2024, angka kemiskinan ekstrem di Bali sebesar 0,19 persen. Ika Putra mengatakan, pihaknya akan berupaya mencapai 0 persen target kemiskinan ekstrem di Bali.
Saat ini penanganan kemiskinan ekstrem di Bali berfokus pada pemberian bantuan sosial (bansos). Jenis penduduk dalam kemiskinan ekstrem adalah mereka yang tidak berdaya mencari nafkah, misalnya lansia yang sakit maupun disabilitas yang tidak bekerja.
“Kita sudah sasar itu dengan bansos, tapi status mereka kan tetap miskin, tapi mereka bisa hidup layak dengan bansos,” ujar Ika Putra.
