Banyak Turis Asing di Bali Overstay, Paling Dominan Warga Rusia

Anggiat mengungkapkan ada beberapa jenis TAK sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dijelaskan bahwa TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Jenis TAK sesuai dengan Pasal 75 ayat 2 di antaranya:

• Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
• Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
• Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
• Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
• Pengenaan biaya beban dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia

Anggiat juga mengungkapkan, pada tahun 2022, dominasi pelanggaran yang dilakukan WNA adalah overstay di wilayah Indonesia. Adapun TAK deportasi terbanyak dilakukan kepada warga Rusia.

“Tahun 2022, warga negara Rusia paling mendominasi dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, berupa pendeportasian,” ungkapnya.

Beberapa faktor penyebab para WNA melanggar aturan di Indonesia di antaranya faktor ketidaktahuan terhadap peraturan Perundang-undangan Keimigrasian di Indonesia. Selain itu juga faktor kondisi dan situasi di luar kemampuan WNA tersebut sehingga banyak yang izin tinggalnya melebihi batas masa berlakunya sehingga overstay.

Apakah ke depannya ada upaya Kanwilkumham Bali mengantisipasi sehingga kecil kemungkinan terjadi pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali?

Pihak Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan orang asing dengan mengundang perusahaan yang mempekerjakan orang asing, perkawinan campur, dan unsur-usur terkait. Selain itu juga mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak konsulat negara masing-masing.

“Koordinasi dengan konsulat tetap dilakukan dan dilaporkan apabila ada warga negaranya yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian,” jelas Anggiat. 

Sementara itu terkait dengan 3 Tindakan Projusticia yaitu sesuai dengan Pasal 116 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kanim Imigrasi setempat.

Selain itu juga memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya. Terutama apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Tiga kasus projusticia yang tercatat selama tahun 2022 di antaranya karena tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan. Satu orang warga Australia yang bernama Allan James dan dua orang warga China bernama Liu Limian dan Wang Tage. Mereka dikenakan pasal yang berbeda sesuai dengan pelanggaran masing-masing.