Denpasar, IDN Times - Bandara di Buleleng, Bali Utara nampaknya menjadi prioritas Pemerintahan Provinsi Bali. Bandara tersebut ditargetkan bakal siap digunakan pada 2025 mendatang.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan penetapan lokasi (Penlok) rencananya dilakukan dalam empat bulan ke depan. Hal tersebut ia sampaikan saat pidato akhir tahun di Art Center, Denpasar, Senin (31/12) lalu.
Dalam pidatonya, ia mengatakan tahun 2019 targetnya adalah penlok. Kemudian tahun 2020 Bandara siap dibangun hingga 2024. Sementara pada tahun 2025 Bandara sudah siap beroperasi.
"Ini memang sudah siap untuk segera direalisasikan," katanya.
Selain itu, ia juga berharap bangunan Bandara di Buleleng ini mengakomodasi identitas lokal Bali, dan Bandara tersebut menjadi ikon Indonesia di mata dunia internasional.
"Jadi bangunannya jangan hanya tempelan-tempelan saja. Namun, asli desainnya yang sesuai kearifan lokal," ujarnya.
Ia menuturkan, bandara tersebut bisa lebih besar dan lebih baik dari bandara I Gusti Ngurah Rai. Hal ini karena luas lahan yang tersedia mencapai 420 hektare, yang terdiri 370 hektare di Desa Kubutambahan dan sisanya di Desa Sanih. Sehingga bandara tersebut mudah untuk dikembangkan.
Proyek infrastruktur lain yang menjadi target Pemprov Bali pada tahun 2019 adalah shortcut Singaraja-Denpasar. Proyek tersbut mendapat porsi anggaran sejumlah Rp200 miliar untuk pembebasan lahan jalan singkat (Shortcut) ruas Mengwitani-Singaraja (titik 1, 2, 7, 8, 9, dan 10).
Koster mengungkapkan anggaran Pemprov Bali 2019 yang dikeluarkan mencapai Rp6,834 triliun. Jumlah tersebut terbagi menjadi lima prioritas.
Pertama di bidang pangan, sandang, dan papan. Lalu kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat dan budaya, dan pariwisata.
Di antaranya, untuk sandang pangan mencapai Rp104 miliar, kesehatan sejumlah Rp687 miliar atau sekitar 12,14 persen dari total anggaran. Rinciannya, untuk program Jaminan Kesehatan yang angkanya sekitar Rp170,468 miliar.
Sisanya adalah untuk pembangunan Gedung unit pelayanan kanker dan pembangunan industri herbal di lima Kabupaten, yakni Bangli, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Buleleng.
Selanjutnya, Rp1,9 triliun atau sekitar 29,15 persen untuk bidang pendidikan. Programnya di antaranya wajib belajar 12 tahun, pengembangan SMA dan SMK, bantuan beasiswa, dan pelaksanaan pendidikan PAUD berbasis keagamaan.
Progarm bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dengan anggaran Rp30,6 miliar. Program tersebut meliputi Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Perlindungan dan sertifikasi tenaga kerja lokal Bali, Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Pengawasan tenaga kerja asing.
Lalu program bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dengan pagu anggaran Rp1,3 triliun, meliputi bantuan keuangan untuk 1.493 Desa Adat masing-masing Rp250 juta, dengan total anggaran Rp 373 miliar. BantuankKeuangan untuk 2726 Subak dan Subak Abian masing Rp50 juta, dengan total anggaran Rp136 miliar.
Program bidang pariwisata, dengan pagu anggaran Rp7,3 miliar, meliputi penerapan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa pariwisata (Hotel, restoran, travel, pramuwisata, suvenir, dan jasa penunjang pariwisata lainnya) dengan mengutamakan Local Genius.