.jpg)
Tabanan, IDN Times - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih setahun lagi akan berlangsung. Namun di Kabupaten Tabanan sudah mulai marak baliho dan spanduk ucapan hari raya dari para tokoh politik di sejumlah ruas jalan.
Pemandangan ini menarik perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan sebagai lembaga pengawasan Pemilu. Namun pemasangan baliho dan spanduk tersebut ternyata belum dapat dilakukan penindakan. Berikut ini alasannya.
Ketua Bawaslu Tabanan, Ketut Narta, mengatakan Bawaslu Tabanan belum bisa melakukan penindakan ataupun penertiban terhadap baliho dan spanduk tersebut. Mengingat peran pengawasan Bawaslu baru dimulai pada tahapan kampanye bulan November 2023 mendatang.
Bawaslu Tabanan masih menolerir hal itu selama peserta pemilu atau bakal calon belum ditetapkan, dan pemasangannya memperhatikan etika serta estetika.
"Kalau kami melihat ini ada semacam sosialisasi diri atau memperkenalkan diri. Pihak Bawaslu Tabanan juga belum tahu, apakah nanti mereka ini (pemasang spanduk dan baliho) akan menjadi daftar calon peserta tetap dalam pemilu atau tidak, karena masih panjang prosesnya. Jadi tidak masalah karena tidak ada unsur kampanye di sana," ujarnya, Minggu (26/3/2023).
Bawaslu Tabanan menyatakan, selama baliho dan spanduk tersebut menampilkan foto serta ucapan hari raya, maka tidak ada masalah. Namun Bawaslu tetap berkoordinasi dengan pengawas di desa untuk melakukan pendataan agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Karena pemasangan baliho ucapan hari raya ini berada di daerah strategis.
Narta melanjutkan, pihaknya saat ini fokus mengawasi data pemilih. Hal ini karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabanan terus meningkat, sehingga data pemilih harus diperbarui serta cermat dan teliti.
"Data pemilih ini sangat penting untuk kebutuhan logistik di masa Pemilu dan Pilkada yang akan digelar pada tahun 2024. Kami harus memastikan data pemilih yang kami miliki akurat dan up to date. Karena hal ini berkaitan erat dengan kelancaran jalannya pesta demokrasi," jelas Narta.
Bawaslu Tabanan juga memberikan perhatian terkait tahapan pemutakhiran data pemilih, yang saat ini masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Narta, pihaknya menemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), di mana ada pemilih yang sudah meninggal dunia tanpa akte kematian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU agar bisa ditindaklanjuti ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabanan.
"Disdukcapil didorong untuk berkoordinasi dengan desa untuk mengingatkan keluarga almarhum mengurus akte kematian tersebut. Karena dikhawatirkan jika tidak dikuatkan dengan bukti akte kematian ini, dalam tiap tahapan pemutakhiran data pasti akan terus muncul," terangnya.
Satu tantangan dalam Pemilu 2024 nanti adalah penyebaran informasi atau berita hoaks di media sosial (medsos). Untuk mencegah ini, pihaknya telah menggelar kegiatan konsolidasi penguatan kelembagaan Bawaslu kepada media jurnalistik di Hotel Dewi Sinta, Desa Beraban, Kecamatan Tabanan, Jumat (24/3/2023) lalu, agar memberikan informasi berimbang kepada publik selama Pemilu 2024 nanti.
Di sisi lain untuk mencegah berita dan informasi hoax, Pihak Bawaslu Tabanan juga melakukan konsolidasi dengan Dinas Kominfo Tabanan dan Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) Tabanan untuk mencegah berita hoaks.
"Semua elemen diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Antisipasi dan kerjasama adalah kunci sukses dalam menjaga jalannya pemilu dan pilkada yang damai dan teratur," kata Narta.