Bali Bentuk Satgas Netralitas ASN/nonASN Selama Pilkada 2024

Sugiada memberikan arahan kepada para ASN Distan Pangan dan Disdikpora Provinsi Bali. Bahwa ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Aturan tersebut menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol).

"ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun,” tegasnya.

Pihaknya menyebut ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan monitoring dan pembinaan terkait netralitas ASN dan nonASN ini akan dilaporkan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Monitoring, pembinaan, dan sosialisasi peraturan netralitas ini juga menggandeng instansi terkait. Sidak ini penting dilakukan terutama di masa kampanye, karena pengaruh eksternal sering terjadi pada saat ini.

“Untuk memudahkan pengawasan pada hal-hal yang telah ditentukan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum, I Dewa Putu Sunartha, menjelaskan ASN memiliki hak pilih pada hari H pemilihan. Mereka tetap tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan pada hari-hari sebelum pencoblosan. Oleh karena itu, diperlukan keteguhan hati untuk tidak ikut serta dalam euforia pemenangan calon yang diusung oleh parpol.

"Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan komitmen? Salah satunya adalah dengan membuat pakta integritas dan menjauhi sikap tendensius yang menunjukkan dukungan terhadap satu partai politik dan calon yang diusungnya,” ungkapnya.