Pj Gubernur Bali Ajukan 3 Skema Solusi Kemacetan di Pelabuhan Sanur
Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ke Pelabuhan Sanur (Dok.IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengajukan tiga skema solusi kemacetan akses keluar masuk Pelabuhan Sanur kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Kemacetan tersebut belakangan ini menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan By Pass Ngurah Rai.
Tiga skema itu diungkap Sang Made Mahendra Jaya saat Moeldoko melakukan kunjungan ke Pelabuhan Sanur pada Jumat (22/9/2023). Tiga skema tengah digodok, diharapkan dapat segera dieksekusi untuk mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan.
Kemacetan itu terjadi, menurut Pj Gubernur Bali, karena adanya peningkatan jumlah penumpang menuju Nusa Lembongan dan Nusa Penida.
Baca Juga: Cara Menyeberang ke Nusa Penida Lewat Pelabuhan Sanur Baru
1.Ini tiga skema andalan Pj Gubernur Bali menangani kemacetan di Sanur
Situasi Pelabuhan Sanur yang baru pada Mei 2023. (IDN Times/Ayu Afria)Skema pertama, menurut Pj Gubernur Bali, Skema Minimalis. Dengan skema ini, pemerintah bisa membangun jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan. Lahan ini direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir.
“Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” ungkapnya.
Kedua, Skema Moderat, yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan.
Dan ketiga, skema paling ideal. Dengan skema ini, pemerintah membangun akses jalan langsung dari By Pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer.
“Ini skema yang paling ideal untuk kelancaran arus penumpang yang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” katanya.
2. KSOP: SOP layanan di Pelabuhan Sanur seperti bandara
Pelabuhan Sanur di bulan Mei 2023. (IDN Times/Ayu Afria)Dalam kegiatan itu juga, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Capt Sadeli memaparkan mengenai situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan Lembongan, saat ini.
Sebelum ada Pelabuhan Sanur, para penumpang harus melepas sandal karena harus melalui air untuk sampai di kapal penumpang. Kini, penumpang pun bisa lebih nyaman menggunakan Pelabuhan Sanur untuk naik dan turun kapal.
Jumlah penumpang juga meningkat signifikan, yaitu rata-rata mencapai 6.000 setiap hari. Mengingat intensitas penyeberangan yang kian padat, Sadeli berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan.
“Kami juga menerapkan SOP layanan seperti di bandar udara,” ujarnya.
3. Masukan soal kemacetan akan dirapatkan
Pelabuhan Sanur di bulan Mei 2023. (IDN Times/Ayu Afria)Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Moeldoko mengakui kunjungan ini bertujuan menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait kemacetan di Pelabuhan Sanur.
Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 per hari. Setelah pelabuhan ini beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500 orang.
Situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar, agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan. “Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi,” ungkapnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan terkait keberadaan Pelabuhan Sanur, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan.
Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Bahwa ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah agar mendapat pemasukan untuk asas keadilan.
Baca Juga: Resep Tahu Sambal Matah, Kreasi Pedas dengan Sentuhan Bali!
