Masyarakat Dilibatkan Ikut Kelola Sensus Penduduk 2020 Secara Online
IDN Times/Ayu Afria
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Sensus Penduduk 2020 yang akan berlangsung pada 15 Februari 2020 mendatang akan dilakukan secara online, dengan aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone masing-masing penduduk. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho, saat ditemui IDN Times di kantornya Jalan Raya Puputan Renon Nomor 1, Denpasar Selatan, pada Senin (2/12).
Adi Nugroho menyampaikan sosialisasi sensus penduduk berbasis online ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, demi mengedukasi dan mengejar era digital. Mengingat perlu persiapan sebaik-baiknya, maka satu hal yang paling diperlukan adalah bersosialisasi dan terus menggalang dukungan dalam waktu yang dinilainya begitu mepet ini.
“Kenapa kami perlu mensosialisasi menggalang dukungan, karena ini sensus. Sensus itu adalah upaya untuk menyediakan data dasar. Data dasar apa belum tersedia? Sudah. Tapi data dasar itu perlu di-update. Updating-nya tidak bisa sering-sering. Karena ini pekerjaan besar dan mahal. Bisanya 10 tahun sekali dan tahun depan itu adalah waktunya meng-update data sensus penduduk,” terangnya.
Dari pengakuannya, kebetulan bersamaan dengan momen sensus tersebut itu ada berbagai kepentingan pemerintah yang digabungkan. Yaitu membentuk satu data Indonesia. Nanti berbagai macam data tersebut akan dikelola secara satu, termasuk data kependudukan. Inilah yang akan digabungkan dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020.
“Itulah sebabnya kami banyak menggandeng pemerintah daerah dan nanti seluruh aparat pemerintah. Karena kemarin lembaga pemerintahlah yang paling banyak menggunakan data kependudukan, dan kemarin data kependudukan yang tersedia itu masih terpisah antara data yang berpedoman de facto dan data berpedoman de jure,” jelasnya.
1. Data kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho. (IDN Times/Ayu Afria)Adi Nugroho menjelaskan, selama ini Pemerintah menilai penduduk atau rakyatnya tidak peduli dengan data. Maka melalui sensus ini, Pemerintah berharap ada langkah untuk memulai mengedukasi masyarakat tentang mengelola data. Sehingga tidak beranggapan bahwa data itu urusannya pemerintah. Masyarakat juga punya kepentingan untuk mengelola data.
“Apa jadinya kalau data kita yang sudah, salah satunya dalam bentuk KTP elektronik itu bisa kemungkinan disalahgunakan oleh pihak bermacam-macam pihak, yang bisa menimbulkan kerugian pada kita. Itulah salah satu pentingnya masyarakat mampu peduli mengelola data,” jelasnya.
2. Sensus penduduk 2020 nanti akan dilakukan secara online, sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat ke dunia digital
IDN Times/Ayu AfriaMasyarakat Indonesia akan diedukasi secepat mungkin untuk ikut mengelola data dalam Sensus penduduk 2020 secara online.
“Karena digital sudah ke mana-mana gitu. Yang kalau kita terlambat mengikuti itu, kita akan terlambat semakin jauh. Dan dengan sensus penduduk 2020 itu nanti akan ada penyatuan data de jure yang selama ini dikelola oleh Dinas Kependudukan sampai dengan Direktorat Jenderal Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri nanti akan digabung dengan data de facto yang biasanya dikelola oleh BPS,” jelasnya.
3. Apakah kita siap? Bagaimana dengan penduduk lanjut usia?
Unsplash/damirphotoApakah masyarakat sudah siap dengan pemberlakuan Sensus Penduduk secara online tersebut? Menurut Adi Nugroho, kalau masih menunggu kesiapan masyarakat, maka sampai kapanpun tidak akan berani melaksanakan sensus online. Jadi satu hal yang perlu diingat adalah masyarakat kini sudah berada di zaman digital. Artinya, kalau tidak dimulai dari sekarang, masyarakat hanya punya kesempatan 10 tahun lagi ke depan. Selama masa 10 tahun mendatang itu terjadi, masyarakat semakin tidak tahu dunia digital akan berubah seperti apa dan semakin ketinggalan.
“Sehingga dengan segala ketidaksiapan, pemerintah memutuskan sensus penduduk kali ini dilaksanakan secara utamanya online,” tegasnya.
Lalu bagaimana dengan orang tua (Lanjut usia) yang tidak bisa menggunakan dunia digital? Itu adalah persoalan yang bisa diurus nantinya, jawabnya. Untuk melancarkan program ini, BPS sendiri telah menggandeng seluruh aparat pemerintah, baik di pemerintahan daerah, kepolisian, ketentaraan, lembaga yang bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).
4. Aplikasinya sedang dibangun. Dipastikan akan selesai sebelum 15 Februari 2020
kamloopsmatters.comBagaimana terkait kesiapan aplikasi ini? Pihaknya menjelaskan aplikasi ini sedang dibangun. Bahkan dalam beberapa kesempatan, aplikasi ini sudah diuji dan beberapa catatan mengenai hasil uji tersebut masih dikelola. Pihaknya mengaku tersengal-sengal melakukan sosialisasi dalam waktu yang sangat pendek ini.
“Nanti persisnya aplikasi itu akan disediakan secara terbuka, dan akan disampaikan kepada sebanyak-banyaknya pihak. Harus selesai sehari sebelum hari sensus dimulai yaitu 15 Februari,” terangnya.
