Musyawarah Aliansi IPA di Unud Sempat Dilarang, Ini Faktanya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Musyawarah yang diadakan oleh Indonesia People’s Assembly (IPA) di Student Center (SC) Kampus Universitas Udayana (Unud) di Jalan PB Sudirman, Kota Denpasar, Senin (14/11/2022), nyaris dibatalkan. Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, tani, buruh migran dan mahasiswa rencananya menggelar sejak pagi pukul 10.00 Wita, bekerja sama dengan Bali Tidak Diam.
Namun agenda mengalami kendala mulai dari penutupan gerbang di lokasi awal diskusi Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga perintah pengosongan SC yang diterima dari Unit Pengembangan Organisasi, maupun Wakil Rektor 3. Pengosongan lokasi tersebut diungkap berkaitan dengan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20).
Baca Juga: Kronologi Musyarawarah Aliansi IPA di Unud Dibatasi
1. Kegiatan musyawarah ini mendapatkan pelarangan dari kampus
Penanggung jawab musyawarah, Excel, mengungkapkan kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini melibatkan beberapa sektor di antaranya petani, buruh, buruh migran, dan mahasiswa. Mereka ada yang berasal dari buruh migran di Hongkong, Jakarta, dan beberapa lokasi lainnya.
Dalam musyawarah yang berlangsung satu jam tersebut, mereka ingin membuat tandingan bahwa bisa membahas masalah mereka sendiri, dan memiliki cara sendiri yang dinilai tidak mengorbankan masyarakat miskin, serta masyarakat secara umum.
“Kegiatan hari ini sebenarnya adalah konferensi tandingan, atau konferensi ilmiah yang berbicara rakyat dari sudut pandang rakyat. Dasar berpikirnya begini, jika di Nusa Dua elit pemerintahan pejabat dunia yang berbicara masalah rakyat. Kami di sini ingin berbicara masalah rakyat dari sudut pandang rakyat,” ungkapnya.
Namun karena adanya pelarangan dari pihak kampus, sehingga kegiatan hanya berlangsung satu jam. Atas kejadian tersebut, ia menilai bahwa pihak kampus menghambat ruang demokrasi. Sementara itu musyawarah lanjutan masih belum diungkapkan kapan akan diselenggarakan.
“Ya sudah kami tunda dulu. Karena kami memprioritaskan kondisi kawan kami menjalankan diskusi ya,” jelasnya.
2. Kritisi perihal konsep pembangunan yang mengorbankan rakyat miskin
Kegiatan yang mengambil tema “Musyawarah Rakyat Indonesia Menyikapi G20” ini, ia akui memang mengkritisi kegiatan tersebut, di antaranya moda pembangunan yang ditawarkan di Forum G20 tersebut dianggap selalu menggilas rakyat miskin. Contohnya pembentukan kawasan pariwisata khusus medis di Sanur, dan pembangunan Terminal LNG di Desa Adat Intaran, Kota Denpasar.
“Misal, di dalam imajinasi pemerintah di dalam salah satu agenda prioritas G20 pembangunan arsitektur kesehatan itu memaksakan di Bali, terutama itu dibentuk kawasan ekonomi khusus pariwisata medis terbesar di kawasan Asia Tenggara. Walaupun itu mem-PKH 300 orang lebih buruh,” kata Excel.
3. Rektor akan mengantisipasi hal serupa
Sebelumnya, pada 7 November 2022 lalu, juga beredar pesan WhatsApp dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana yang melarang kegiatan diskusi bertemakan “Pro-Kontra G20 Rakyat Bali Dapat Apa?”
Dikonfirmasi terkait hal ini pada 11 November 2022 lalu, Rektor Unud, Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Sementara saat ini sedang berlangsung event kenegaraan, di mana diamanatkan untuk turut menyukseskan event G20. Rektor mengaku takut jika kegiatan yang dilakukan ini tidak memberikan keuntungan bagi mahasiswa maupun institusi.
“Itu sebetulnya salah pengertian. Yang dilarang itu, apa pun kami berikan asalkan sesuai dengan izin. Kan begitu. Kemarin kan teman-teman mahasiswa itu minta izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan seni budaya. Kemudian diizinkan oleh bapak WR3 dan tim. Ternyata dalam kesempatan itu melibatkan orang luar kampus, membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan seni dan budaya,” terang Gde Antara.
Untuk mengantisipasi hal serupa selama penyelenggaraan G20 tersebut, Gde Antara telah meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa, didukung oleh Surat Edaran Rektor yang berkaitan dengan perkuliahan daring antara tanggal 12-17 November 2022. Selain itu, ia berharap agar para mahasiswa bisa menahan diri hingga kegiatan KTT G20 berakhir, mengingat nama baik bangsa dan negara yang menjadi taruhannya.