Dinkes Bali Ajukan Dana ke Pusat untuk Pengadaan Alat Penyakit Strok
pexels/hermaion
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Penyakit strok disebut sebagai satu dari empat penyakit utama yang memiliki tingkat kematian tinggi di Indonesia, begitu pula dengan biayanya yang tidak sedikit. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan transformasi pelayanan penyakit strok. Pada tahun 2024 mendatang, seluruh rumah sakit di Indonesia ditarget mampu melayani intervensi non bedah.
Dalam mendukung tercapainya target tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan melakukan pengajuan pendanaan dan pengadaan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan pengampuan dengan memaksimalkan peran Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah sebagai pengampu utama di wilayah Balinusra.
Baca Juga: Pemerintah Upayakan Pasien Strok di Bali Ditanggung BPJS Kesehatan
1. Bali tidak memiliki data kasus strok, Dinas Kesehatan masih berupaya mengumpulkan
IDN Times/Irma YudistiraniKepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, mengungkapkan bahwa Provinsi Bali tidak memiliki data angka kasus penyakit strok. Pihaknya pun berencana akan memulai pendataan dengan pengumpulan data dari 74 rumah sakit yang ada di Bali untuk mendukung program Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2024 mendatang. Data-data tersebut masih perlu pemilahan karena dimungkinkan ada penderita strok yang tercatat di beberapa rumah sakit yang berbeda.
“Kami ada 74 rumah sakit. Untuk tahun 2024, mau kami kumpulkan. Karena kendala di data. Biar gak double datanya,” ungkapnya pada Selasa (27/12/2022).
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali masih mengupayakan Dana BAK ke Kementerian Kesehatan RI
ilustrasi seseorang mengalami gejala stroke (cdc.gov)Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan memfasilitasi 9 rumah sakit kabupaten kota dan satu rumah sakit provinsi untuk mendapatkan Dana Bantuan Alokasi Khusus (BAK) untuk pengadaan alat-alat cath lab.
“Itu diadakan tahun 2023. Artinya, mungkin berproses, proses mungkin sekitar Maret,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, maka pengampuan rumah sakit di Bali untuk melakukan intervensi non bedah baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
Diakuinya saat ini rumah sakit yang sudah siap untuk melakukan pengampuan layanan intervensi non bedah untuk penyakit strok diantaranya RSUD Mangusada, karena sudah memiliki alatnya. Selain itu ada juga RS Bali Mandara. Sedangkan rumah sakit di Kabupaten Jembrana dan Buleleng masih menunggu alokasi BAK untuk pengadaan alat tersebut.
3. RSUP Prof Ngoerah sudah mampu melakukan pengampuan layanan intervensi non bedah
ilustrasi lansia mengalami stroke (freepik.com/freepik)Sementara itu, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUP Prof Ngoerah, dr Ketut Ariawati, mengungkapkan bahwa saat ini Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah memiliki dua orang dokter spesialis Neuro Intervensi. Namun karena belum pernah melakukan intervensi non bedah, sehingga memerlukan pendampingan dari RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan pada Senin (26/12/2022), diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) RSUP Prof Ngoerah termasuk sudah mampu melakukan pengampuan layanan intervensi non bedah untuk penyakit strok.
“Kami kemarin sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Pertama ke Balinusra didampingi dengan Kementerian Kesehatan, RS PON. Setelah itu kami dilepas, kami yang mendampingi berikutnya-berikutnya. Ditargetnya Januari 2023 (untuk NTB, NTB),” ungkapnya.
Hingga saat ini RSUP Prof Ngoerah telah memiliki tiga unit alat untuk intervensi non bedah penyakit strok dengan anggaran sendiri. Rencananya akhir tahun depan akan ditambah satu unit alat.
