Ayah dari Calon Mahasiswa Baru Unud Memenangi Sengketa Informasi

Menindaklanjuti aduan Budi, KI Bali memfasilitasi mediasi antara Budi dan pihak Unud. Proses mediasi berlangsung pada 19 Agustus dan 2 September 2025 yang difasilitasi oleh Komisioner KI Bali, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi. Melalui serangkaian proses mediasi itu, Unud bersedia memberikan informasi secara tertulis. Informasi tertulis itu mulai dari nominal dan syarat UKT Klaster I, hingga detail program beasiswa penuh yang tersedia. Informasi ini dilengkapi dengan surat resmi yang diregister Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Budi pun menerima informasi tersebut dalam sesi mediasi kedua.

“Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dijamin undang-undang,” kata I Wayan Adi Aryanta, Ketua Majelis Komisioner KI Bali, saat membacakan putusan dalam sidang terbuka pada 9 September 2025.

Bagi Budi, hasil sidang tersebut bukan sekadar kemenangan dalam sengketa informasi, melainkan kepastian bagi masa depan pendidikan anaknya. Sementara bagi KI Bali, penyelesaian damai ini menjadi bukti penting bahwa keterbukaan informasi mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kewajiban badan publik.

Ketua Komisi Informasi Bali, Dewa Nyoman Suardana, meminta badan publik memperhatikan SOP (standar operasional pelayanan) terhadap masyarakat pengguna informasi. Sebab, hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi serta aturan turunannya.

“Hak atas informasi publik adalah hak asasi. Kami berharap, Badan Publik juga menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang memahami alur pelayanan informasi publik,” jelas Suardana.

Satu sisi, Suardana juga meminta agar masyarakat semakin cerdas untuk memilah jenis informasi yang boleh diminta, dan mana yang tidak boleh diminta. Jika informasi tersebut masih abu-abu: boleh dibuka atau tidak, maka KI Bali bersedia menjadi fasilitator dan mediator.

“Apabila masih ada perdebatan mengenai apakah informasi tertentu sepatutnya dibuka atau tidak, Komisi Informasi selalu siap menjadi penengah,” ungkap Suardana.

Ia menegaskan, bahwa Komisi Informasi berwenang untuk melakukan uji publik dalam Sengketa Ajudikasi Non-Litigasi atas Sengketa Informasi Publik.