ASN di Bali Diminta Berdonasi Banjir Berpotensi Melanggar UU Tipikor

Besaran sumbangan tertuang dalam dokumen PDF dengan nama Rapat MKKS.pdf. Pascaviral dan mendapat protes dari publik, dokumen tersebut tak dapat diakses lagi. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, mengamati bahwa sumbangan yang ditarik dari pegawai oleh pejabat pemerintah Bali dinilai bermasalah. 

Selain bermasalah, Pratiwi mengatakan inisiatif donasi itu justru menyalahi sejumlah ketentuan.

“Sumbangan banjir yang ditarik dari pegawai oleh pejabat pemerintah bermasalah dan menyalahi sejumlah ketentuan, sehingga harus dihentikan. Niat baik bagi penyelenggara negara tidak cukup,” kata Pratiwi kepada IDN Times, pada Sabtu (20/9/2025).

Ia melanjutkan, pungutan donasi bertarif itu justru menunjukkan inkompetensi pemerintah dalam merespons bencana dan mengalokasikan anggaran, sehingga menganggap harus menarik sumbangan dari pegawai.

Pratiwi mengatakan, pungutan donasi tersebut tidak dapat disebut sukarela karena besarannya telah ditentukan dan dikumpulkan oleh penyelenggara negara.

“Harus dapat dijelaskan dasar pungutan, pihak yang mengelola dan mekanismenya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan sumbangan maupun donasi ke kas daerah hanya dapat dilakukan dalam mekanisme keuangan daerah. Namun, itu saja tak cukup.

Selain kejelasan mekanisme, pelaksanaan sumbangan harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari penerimaan, hingga penyaluran. Pratiwi menegaskan, dinas pendidikan tidak memiliki kewenangan pada ranah tersebut.

Selain mekanisme yang bermasalah, Pratiwi menyoroti potensi regulasi yang dilanggar dari pungutan donasi tersebut.

“Pungutan tersebut patut dianggap sebagai perbuatan melampaui wewenang dan merugikan pegawai serta masyarakat,” jawabnya.

Ia melanjutkan, pengadaan sumbangan bertarif ini patut diduga mal-administratif, memicu konflik kepentingan dan berpotensi melanggar ketentuan pidana Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Pratiwi menyampaikan, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya. Termasuk jika pemberian itu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara lain, yang diklaim sebagai sumbangan. Pratiwi menegaskan agar lembaga legislatif, ombudsman, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum.

“DPRD harus meminta penjelasan Gubernur dan jajarannya terkait ini. Ombudsman dan aparat penegak hukum juga patut melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum,” kata dia.