Badung, IDN Times - Sejak 1 Desember 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan program Desa Anti Korupsi. Program ini pertama kali diterapkan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
KPK pun terus gencar membentuk desa-desa anti korupsi dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini tersebut. Apakah selama ini banyak aparatur desa yang menyelewengkan anggaran?
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan bahwa program Desa Anti Korupsi bentukan KPK selain ditujukan untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, juga untuk memperbaiki tata laksana pemerintahan desa. Harapannya, dapat memberikan pemahaman serta meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
Adapun jumlah anggaran desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015-2021 telah mencapai Rp400,1 triliun. Dana desa ini diharapkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Faktanya angka kemiskinan di desa masih terbilang cukup tinggi, yaitu 12,53 persen per September 2021 atau sekitar 14,64 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia,” jelasnya pada Jumat (8/7/2022).
Selama ini disebut masih banyak terjadi kebocoran pengelolaan anggaran desa yang dikorupsi oleh aparat pemerintah desa. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum, tercatat dalam kurun waktu 2015-2021, terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 686 orang aparatur desa.
“Melalui program ini, KPK berharap setiap rupiah anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa digunakan untuk keperluan pembangunan desa demi meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa secara transparan, akuntabel, dan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan,” jelas Ipi Maryati Kuding.
KPK juga berharap perangkat dan masyarakat desa sadar dan mengerti dampak korupsi, sehingga tumbuh kesadaran untuk melawan perilaku koruptif dan turut serta secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam mewujudkan desa anti korupsi, dinilai bahwa pelibatan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa adalah syarat utama. KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran serta Masyarakat terus mendorong dan menggandeng segenap pihak untuk terlibat secara aktif menumbuhkan kesadaran anti korupsi dan membangun budaya anti korupsi.
“Harapannya, budaya anti korupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” ujarnya.