Anggaran 2026 dari Pusat Dipangkas, Dua Pemda di Bali Kelimpungan

29 Sep 2025, 17:19 WIB

Wayan Antara

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diminta berhati-hati memainkan anggaran
Perlu digitalisasi di sektor pungutan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah kebocoran.
Karangasem akan mengalokasikan anggaran untuk berbaikan jalan dan penyediaan air bersih

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Klungkung, IDN Times - Beberapa pemerintah kabupaten di Provinsi Bali tengah menghadapi tantangan atas kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026. Situasi ini membuat setiap daerah harus melakukan penghematan, dan berimbas pada berbagai program pembangunan daerah. Seperti Kabupaten Klungkung, total dana transfer ke daerah yang dipotong mencapai Rp54 miliar.

"Pemotongan paling besar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Dari semula Rp21,6 miliar, tahun 2026 hanya Rp7,5 miliar. Pemangkasannya sampai Rp14 miliar berkurang,” ungkap Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Dewa Gde Dharmawan, Senin (29/9/2025).

Sementara di Kabupaten Karangasem, pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat mencapai Rp202 miliar pada 2026 mendatang.

“Kekompakan antarpihak harus terus dijaga. Tahun 2026 memang berat, tapi harus kita lalui sebaik mungkin,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, Senin (29/9/2025).

1. TAPD diminta berhati-hati memainkan anggaran

Ilustrasi anggaran. (IDN Times)

I Dewa Gde Dharmawan mengatakan, situasi ini membuat TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) harus ketat mengalokasikan anggarannya. Anggarannya akan dialokasikan ke kegiatan produktif yang manfaatnya berdampak langsung untuk warga.

“Situasi ini cukup berat bagi Klungkung. Dalam rapat TAPD, kita harus berhati-hati memainkan anggaran,” jelas Dharmawan.

2. Dorong digitalisasi untuk mencegah kebocoran PAD

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Dharmawan, kondisi ini juga membuat pemerintah daerah (pemda) harus mencari strategi baru agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa terdongkrak. Misalnya digitalisasi di sektor pungutan retribusi wisatawan ke Nusa Penida, untuk menekan potensi-potensi pemasukan yang selama ini bocor. Sehingga PAD bisa maksimal.

"Salah satunya solusi nanti lewat digitalisasi, baik dalam pembayaran maupun pengawasan kebocoran,” jelasnya.

3. Sementara di Karangasem, anggaran difokuskan pada perbaikan jalan dan penyediaan air bersih

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara Bupati Karangasem, Gusti Putu Parwata, menekankan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Dengan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp202 miliar di tahun 2026, kita harus selektif. Anggaran wajib diarahkan pada sektor prioritas, seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih,” kata Parwata.