Aliansi Rakyat Bali Minta DPRD Fasilitasi Dialog Pekerja dan Pengusaha

Menurut Komang Nova Sewi Putra, keberadaan wantilan DPRD Provinsi Bali dapat difungsikan sebagai lokasi penyampaian aspirasi secara damai. Mekanisme ini diberikan sebagai pertimbangan jalan terbaik dalam mencari pemecahan masalah yang terjadi atau penyampaian tuntutan. Beberapa perwakilan dari DPRD Provinsi Bali secara langsung juga dapat mendengarkan aspirasi rakyat yang disampaikan dalam pertemuan.

"Wantilan ini menerima siapa pun yang ingin menyalurkan aspirasi secara damai," katanya.

Satu perwakilan FSP NIBA (Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bali, Made Sujana, menyampaikan aspirasi terkait union busting atau pemberangusan serikat pekerja yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang dan PT APS (Angkasa Pura Supports). Tindakan tersebut berdampak pada pelanggaran HAM dan konstitusi, eksploitasi pekerja, hingga konflik industri. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah memfasilitasi dialog sosial dan tidak beralasan masalah pembiayaan. Dengan terjadinya dialog sosial, hubungan antara pekerja dan industri akan terjalin kondusif.

"Saran dan harapan kami yang pertama adalah seringnya mengadakan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh pemerintah," terangnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, meminta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ir Ida Bagus Setiawan, agar mengagendakan dialog sosial tersebut tiga bulan sekali. Pertemuan khusus tersebut bisa dalam bentuk diskusi, sarasehan, dan bentuk lainnya untuk menghindari demo.

"Nah, Pak Kadis, mungkin secara berkala Pak Kadis bisa menganggarkan ya. Kan ndak (tidak) banyak kan," katanya.

Sementara itu, Ida Bagus Setiawan mengatakan, pihaknya telah membuka ruang pengaduan di jam kerja yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun dengan adanya saran dari Komisi IV DPRD Provinsi Bali ,pihaknya menyetujui agenda triwulan diskusi sosial untuk mewadahi aspirasi dari masyarakat. Pihaknya berjanji akan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam permasalahan tenaga kerja maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

"Artinya bisa secara langsung. Bisa melalui spam lapor maupun melalui alamat email dan pastinya selalu kami tindak lanjuti," terangnya.