4 Alasan Desa Adat Intaran Sanur Menolak Lokasi Terminal LNG

Pada saat itu, Wayan Koster yang ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama secara virtual tersebut menceritakan, beban puncak kelistrikan Bali mengalami penurunan yang signifikan dari 900 MW menjadi 600 MW selama pandemik. Namun ketersediaan kelistrikan Bali akan mengalami rebound dalam kurun 1 sampai 2 tahun ke depan. Sehingga perlu menyiapkan kapasitas dan daya mampu kelistrikan Bali dengan tepat.

Mengingat Bali tidak memiliki Sumber Daya Alam dan Mineral untuk pembangkit listrik, sehingga diperlukan kerja sama kelistrikan dengan membangun berbagai insfrastruktur penunjang. Selain benefit, kata Koster, kerja sama kelistrikan ini diharapkan juga mendatangkan profit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Keinginan kuat kami sejalan dengan regulasi energi dan kelistrikan nasional, yaitu untuk menjaga alam Bali bersih mulai dari sumber atau hulu hingga ke hilir,” jelasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, pada saat penandatanganan MoU tersebut menyampaikan pengembangan infrastruktur energi harus ramah lingkungan dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Seperti menjaga kesucian, dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

PLN akan mengoptimalkan pembangkit listrik eksisting saat ini PLTDG Pesanggaran berkapasitas 200 MW, mencanangkan untuk melakukan relokasi PLTG/GU ke lokasi Pesanggaran dengan kapasitas 300 MW untuk memenuhi kebutuhan beban di Bali ke depannya, dan juga penguatan sistem kelistrikan Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi Bersih.

Pihaknya mengakui, tantangan utama dalam penyediaan pasokan gas alam ini adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur gas, khususnya infrastruktur yang terkait dengan Terminal LNG. Karena itu menurutnya, nota kesepahaman studi kelayakan kajian atas pengembangan bisnis LNG itu menjadi awal rencana Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Terminal Penerima dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) di Provinsi Bali.

Rencana Pembangunan Terminal LNG tersebut mendapat penolakan dari Desa Adat Intaran, Kelurahan Sanur. Tak hanya itu, Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali turut menolaknya. Mereka menolak lokasi pembangunan Terminal LNG tersebut karena merupakan kawasan suci dan mangrove.

Dalam acara sosialisasi yang dilakukan pada Sabtu (21/5/2022), Direktur Walhi Bali, Made Krisna Dinata, mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana proyek yang berpotensi dapat menghancurkan kawasan suci, khususnya 6 pura di wewidangan Desa Adat Intaran, tak jauh dari tempat Terminal LNG itu akan dibangun.

Jarak keenam pura tersebut sekitar satu kilometer dari tempat rencana pembangunan Terminal LNG, yang dimulai dari Pura Sukamerta berjarak sekitar 286 meter, dan juga pura lainnya seperti Pura Dalem Pengembak, Pura Campuhan Dalem Pangembak, Pura Tirta Empul, dan Pura Merta Sari.

“Kami sangat khawatir apabila pembangunan ini dilakukan dan juga dilakukan pengerukan untuk alur laut tersebut sejumlah 3.300.000 m3 itu, akan mempercepat abrasi, dan pastinya akan mengancam pura-pura yang ada di pesisir,” ungkapnya pada saat itu.

Penolakan ini berlanjut pada Minggu (19/6/2022), sekitar pukul 16.00 Wita. Ribuan masyarakat Adat Intaran melakukan aksi damai di depan Banjar Adat Intaran. Mereka memasang 2 buah baliho, yang diawali dengan membunyikan kentongan atau kul-kul di desa adat, lalu disambut oleh kul-kul di masing-masing banjar. Kul-kul dibunyikan sebagai simbol, bahwa masyarakat Desa Adat Intaran "metangi" atau bangun untuk menolak pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove.

Jro Bendesa Adat Intaran, AA Alit Kencana, dalam keterangannya mengatakan beberapa alasan menolak rencana pembangunan Terminal LNG ini. Pasalnya, Terminal LNG sudah memiliki tempat yang seharusnya berada di kawasan Benoa sesuai Pasal 33 huruf e pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Pihaknya mengakui, Desa Adat Intaran pernah bertemu dengan pemerintah untuk menyampaikan, bahwa mereka menolak lokasi yang dipakai untuk pembangunan Terminal LNG, bukan benefit LNG yang mendukung energi bersih. Pihaknya juga menyerahkan solusi yang bisa dilakukan tanpa harus menyandingkan pariwisata dengan proyek LNG.

“Semua harus menyadari kita tidak melawan pemerintah. Semua harus menyadari kita tidak pernah melawan pemerintah. Tapi kita melawan perusakan terhadap alam ini. Semua harus paham itu," jelas Alit Kencana.

Beberapa penolakan lokasi ini karena:

• Kawasan mangrove sesuai dengan rencana Tata Ruang Provinsi Bali, bukan untuk pembangunan Terminal LNG. Rencana pembangunan Terminal LNG ini akan membabat sekitar 14 hektare hutan mangrove
• Kawasan tersebut baru saja ditanami mangrove tahun 2021 lalu
• Pembangunan Terminal LNG berada di Muntig Siokan yang mengorbankan terumbu karang seluas lebih dari 5 hektare. Terumbu karang ini baru saja ditanam pada saat pandemik COVID-19
• Lokasi rencana pembangunan Terminal LNG merupakan kawasan suci dan terdapat 6 pura.

Pihaknya juga telah bersurat terkait penolakan ini ke Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar, dan DPRD Kota Denpasar pada 6 Juni 2022 lalu.

Rencananya, Desa Adat Intaran juga akan bersurat ke Presiden RI setelah mencari jalan terbaik dengan lebih dulu menyelesaikannya di Pemerintah Daerah.

“Tidak etis kami langsung tiba-tiba kami bersurat ke presiden,” kata Alit Kencana.