Akademisi Asumsikan 102 Ribuan Jiwa di Gerokgak Terdampak Kekeringan

Sebelumnya, Kabupaten Buleleng sudah memiliki Renkon Banjir, Gempa Bumi, dan Tsunami. Kini, BPBD Buleleng dan sederet stakeholder menyusun Renkon Kekeringan. Pada 2026 mendatang, akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renkon Tanah Longsor dan Konflik Sosial.

“Untuk kekeringan, penyusunan dokumen ini sangat mendesak karena dampaknya dapat berakibat luas, mulai dari krisis air bersih, terganggunya pertanian, hingga kerentanan pangan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan maupun lahan,” kata Ariadi dalam rilisnya, Selasa (16/9/2025).

Sementara, penetapan skenario kekeringan di Kecamatan Gerokgak sebagai wilayah prioritas terdampak, dengan periode risiko Juli hingga Oktober. Seluruh desa di kecamatan ini, diproyeksikan mengalami dampak dengan bahaya primer berupa kekurangan air bersih. Sementara, bahaya sekunder berupa gangguan kesehatan seperti diare, demam, dehidrasi akut, kekurangan gizi, penyakit kulit, hingga komplikasi bagi kelompok rentan dan penderita penyakit bawaan.

Kekeringan akan berdampak pada lingkungan dan siklus ekonomi. Pada sisi ekonomi, adanya risiko gagal panen implikasinya dengan penurunan pendapatan petani. Kekeringan ini juga berdampak pada siklus lingkungan, misalnya penurunan debit sungai, danau, serta mata air yang merusak habitat alami. Dampak lainnya pada sektor layanan publik, keterbatasan distribusi air bersih dari PDAM mengharuskan suplai air ditopang melalui tangki bantuan.

Sebagai akademisi, Krisna memperhitungkan kebutuhan, skema pemenuhan air bersih minimal untuk satu orang adalah 15 liter per hari, kebutuhan sedang 20 liter per hari, dan skenario optimal 50 liter per hari. Sumber air yang masih tersedia antara lain SPAM PDAM, air permukaan, bendungan, dan sumur bor.

“Dukungan peralatan sangat penting, di mana setiap armada truk tangki hanya mampu melakukan maksimal 6 kali suplai per hari. Saat ini Buleleng baru memiliki 10 armada, jumlah yang masih jauh dari kebutuhan,” kata Krisna.

Ia menyampaikan, akibatnya dibutuhkan penambahan melalui kerja sama lintas kabupaten/kota maupun dunia usaha. Selain itu, perlu disediakan sedikitnya 42 tandon air (tiga tandon per desa untuk 14 desa).

Krisna mengatakan, tujuan dan sasaran Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB) Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan operasi penanganan kedaruratan kekeringan mulai hari “H” dan jam “J” setelah penetapan status darurat. Durasi penanganan tersebut yakni 14 hari, dapat diperpanjang atau diperpendek.

“Operasi ini bersifat tugas kemanusiaan dengan melibatkan unsur multipihak sesuai prinsip penanggulangan bencana,” ujarnya.

Sementara, pusat kendali Pos Komando akan berlokasi di Kantor Bupati Buleleng, Pos Lapangan di Kantor Camat Gerokgak, dan Pos Pendamping di Kantor BPBD Buleleng. Apabila dibutuhkan, lokasi pengungsian akan menggunakan fasilitas umum di pusat-pusat desa. Ada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Renkon Kekeringan di Buleleng, baik di skala kecamatan, kabupaten, hingga Provinsi Bali.