Ada Satu Temuan Hasil, Inspektorat Daerah Provinsi Bali Gelar Rakor

Tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bukan berarti LKPD Pemprov Bali bersih dari catatan, baik itu berupa temuan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sugiada menyebutkan temuan dan rekomendasi BPK tersebut seluruhnya terkait dengan administrasi. Kecepatan menindaklanjuti catatan BPK ini, akan menjadi nilai plus bagi Provinsi Bali.

“Memang temuan administrasi, tapi kami juga harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam tindak lanjut,” tuturnya. Pun diharapkan OPD yang memperoleh catatan BPK ini agar segera menindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Dalam tindaklanjut ini Sugiada menekankan dua hal yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tertib penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Terkait BMD, BPK RI memberi catatan pada pemanfaatan rumah negara yang belum sesuai golongan. 

“Pengelolaan BMD yang meliputi penatausahaan dan penghapusan harus dilakukan dengan tertib, rapi dan terus menerus. Jangan sampai ada barang yang semestinya sudah dihapus, namun masih memperoleh anggaran perawatan. Ini nanti akan memimbulkan pemborosan,” ujarnya.

Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali Drs. I Wayan Suarjana mengharapkan agar jajaran inspektorat mengawal proses tindaklanjut temuan ini sehingga apa yang menjadi rencana aksi dapat segera dilaksanakan. 

“Kita harus terus mengusahakan agar catatan makin tipis. Saya apresiasi OPD yang telah menindaklanjuti, yang lain saya harap dapat secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha berharap baik temuan ataupun rekomendasi serupa tak muncul setiap tahun.