4 Menteri Kabinet Kerja yang Menyampaikan Pencapaian Jokowi

Memasuki masa kampanye, para menteri Kabinet Kerja rupanya tak ingin melewatkan momen menyosialisasikan pencapaian Jokowi sebagai presiden kepada publik. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri.

Saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas tahap I, Hanif mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan. Acara yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (20/2) itu juga dihadiri oleh Jokowi.

Dalam sambutan Hanif, begitu banyak puja puji yang ia lontarkan tentang Jokowi di hadapan para santri. Bahkan Hanif sampai meminta doa agar Jokowi selalu diberi kesehatan dan bisa selalu memimpin negeri ini.

Awalnya Hanif menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang dekat dengan kiai dan ulama. hal itu terlihat dari komitmen Jokowi membuat BLK yang dikhususkan untuk pesantren. Program itu dicetuskan Jokowi bertepatan dengan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2018. Ia lalu menyinggung kaidah ushul fiqih untuk tidak meninggalkan yang sudah jelas.

"Tidak boleh meninggalkan yang sudah jelas untuk memburu yang tidak jelas. Tidak boleh meninggalkan yang sudah nyata untuk mengejar yang masih di angan-angan," ujar Hanif.

Selain itu, Hanif juga memuji kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Menurutnya, apabila kebijakan tidak baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tidak baik. Namun, ia mengungkapkan bahwa kebijakan yang dilakukan Jokowi baik.

"Kalau kata orang Salatiga, we are moving forward. Kita maju ke depan, kita berada di jalan yang benar," ungkap Hanif.

Usai memuji Jokowi di hadapan para santri, Hanif pun meminta doa agar Jokowi bisa selalu memimpin Indonesia.

"Doakan Pak Jokowi, semoga selalu sukses dan diberi kesehatan lahir dan batin untuk memimpin Indonesia dan terus memimpin Indonesia," kata Hanif.

Selain Hanif, ramai juga perkataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tentang dana desa.

Di hadapan para petinggi desa saat acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, Rabu (20/2) lalu, Tjahjo menyuarakan bahwa Jokowi adalah orang yang berjasa di balik adanya dana desa. Hingga ia meminta para petinggi desa untuk berteriak bersamanya tentang dana desa yang ada karena Jokowi.

"Kepada teman-teman kepala desa saya mengingatkan, pembangunan desa dan anggaran desa yang tiap tahun alokasi kita selalu bertambah adalah program utama yang dipimpin oleh Bapak Jokowi,” serunya di depan peserta yang hadir.

Usai Jokowi memberikan sambutan, Tjahjo pun mengajak para petinggi desa untuk berdiri dan berteriak bersamanya.

"Saya minta para kepala desa berdiri. Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi. Dana desa ada karena Pak Jokowi," seru Tjahjo disambut antusias peserta yang hadir.

Berikutnya adaah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, juga sempat mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan. Saat menghadiri acara peluncuran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Kamis (21/2) lalu, Nasir mengajak mahasiswa supaya tidak golput.

Nasir lalu mengingatkan mahasiswa tentang cara yang benar dalam melakukan pencoblosan. Karena menurutnya, golput bisa merugikan bangsa.

Dalam ajakannya itu supaya tidak golput kepada mahasiswa, terdapat pernyataan yang dianggap 'bersuara' untuk memenangkan Jokowi. Nasir saat itu mengingatkan mahasiswa agar mencoblos satu suara saja, dan tidak mencoblos dua suara.

"Silakan Anda memilih sesuai dengan hati nurani saudara. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam hal ini jangan coblos dua, kalau dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya," ujar Nasir.

"Dicoblos satu saja, coblos satu saja supaya benar. Kami mengajak 17 April 2019 manfaatkan dengan baik jangan sampai salah, Anda punya hak pilih silakan pilih dengan baik," lanjut dia. 

Terakhir adalah Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan. Saat menghadiri Rakornas Gerakan Indonesia Bersih yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamis (22/2), Luhut merasa jengkel dengan beberapa pihak yang menyebut Jokowi adalah pembohong, dan tahu betul apa saja yang telah dilakukan Jokowi selama empat tahun lebih menjabat sebagai presiden.

“Saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden bohong. Bohong apanya? Saya di dalam kok, saya tahu, saya lihat,” ucap Luhut dengan lantang di Gedung Manggala Wanabakti, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Pengalaman puluhan tahun di dunia militer mendidik Luhut untuk memiliki jiwa patriot dan nasionalis. Jadi tidak mungkin ia membiarkan ada orang yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Saya lama di Kopassus, saya ke daerah-daerah, saya tidak akan pernah bercerita bohong karena saya adalah bagian dari sejarah Indonesia,” tegasnya di depan para kepala daerah dan peserta yang hadir.

Menanggapi tentang para menteri yang ikut 'bersuara' untuk Jokowi tersebut, Juru Bicara Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmaz Riza Patria, mengaku sangat menyayangkan hal itu. Menurutnya, menteri boleh menyampaikan keberhasilan pemerintah, tapi jangan melanggar aturan Undang-Undang karena mengarahkan pemilih.

"Pejabat Negara tidak boleh, itu bagian dari kampanye, itu mengarahkan. Mendagri, Menristekdikti, Menaker salah. Kalau dia ingin menyampaikan di internal di luar jam kantor, itu salah," kata Riza di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) lalu.

Riza lalu membandingkan pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurutnya, di masa pemerintahan SBY tidak ada menteri yang mengeluarkan pernyataan terkait Pilpres.

"Jangankan menterinya, SBY ketika ingin maju kedua kali tidak pernah menyampaikan statement terkait Pilpres, kampanye di Istana atau di lingkungan kementerian. Tapi periode Pak Jokowi, banyak menteri enteng menyampaikan," ungkap Riza.

"Kalau bicara Pilpres, dalam konpers seperti ini, menteri tidak boleh di ruang Negara. Dia harus keluar pagar dulu. Pak SBY aja gak mau bicara, paling di Cikeas, dan bukan di jam kerja," tambah dia.

Berbeda halnya dengan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan. Ia mengungkapkan pernyataan para menteri tergantung masyarakat melihatnya. Menurutnya, bisa dikatakan kegiatan kampanye apabila para menteri menyebut visi misi dan nama pasangan calon. Sedangkan pernyataan dari para menteri dianggapnya tidak termasuk kampanye.

"Kan orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap berbagai kegiatan yang nuansanya adalah nuansa kampanye tersebut. Itu padahal sebetulnya adalah kegiatan yang tidak berorientasi pada kegiatan kampanye," terang Ace di Gedung DPR RI, Jumat (22/2) lalu.

"Saya kira bisa juga tidak dikatakan sebagai sebuah kampanye, ajakan kampanye, itu kan misalnya ada unsur-unsur tertentu dari Undang-Undang yang mengatakan bahwa penyampaian visi misi menyebutkan calon dan lain-lain itu," tambahnya.