150 Advokat di Indonesia Dilaporkan Soal Kode Etik per Tahun

Ketua Dewan Kehormatan Peradi, Adardam Achyar mengatakan jumlah rata-rata advokat di Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi mencapai 150 orang per tahunnya. Angka ini diakuinya setelah Peradi mengedukasi masyarakat agar berani melaporkan jika menjadi korban penanganan advokat Peradi.

Hal ini tidak terlepas dari tugas Peradi dalam melakukan pendidikan, pengangkatan, pengawasan, dan penindakan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

"Yang diberhentikan secara tetap hampir 20 persen dari kasus yang masuk. Dipecat. Skorsing ya sekitar 20 persen. Teguran paling banyak, teguran biasa. Peradi itu betul-betul objektif tidak pandang bulu dalam kerangka menegakkan kode etik," katanya.

Peradi pernah memberikan skorsing kepada advokat mantan petinggi penegak hukum. Dari kasus pelanggaran kode etik semacam itu, tak jarang mereka dipecat dari Peradi. Para advokat yang dipecat tersebut kemudian bergabung dengan organisasi lainnya. Sehingga mereka dapat berpraktik lagi dan merugikan masyarakat.

"Kenapa orang yang telah dipecat masih bisa berpraktik? Karena apa? Dewan Kehormatan tidak punya kewenangan untuk mencabut berita acara sumpah. Berita acara sumpah adalah produk dari Pengadilan Tinggi," jelasnya.

Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, mengatakan Peradi mendesak pencabutan SK MA Nomor 73 Tahun 2015 agar organisasi ini benar-benar menjadi satu-satunya organisasi advokat di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Nantinya setelah Mahkamah Agung mengabulkan pencabutan tersebut, para advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan bukan merupakan anggota Peradi akan diizinkan bergabung dengan Peradi.

"Rakernas meminta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut surat tersebut," terangnya.