Undiknas Sambut Baik Kebijakan Kampus Merdeka, Namun Butuh Juknis

Pihaknya menyetujui kebijakan yang mengharuskan mahasiswa tidak terkungkung di kelas saja, dengan segala macam teori yang ada. Meski kebebasan mimbar selama ini sudah dijalankan, namun porsi praktik antara teori dan aplikasi dunia kerja harus disesuaikan.

“Kami sudah melakukan itu. Tapi porsinya memang tidak sebanyak itu. Artinya kami sudah ada PKL (Praktik Kerja Lapang), sudah ada KKN (Kuliah Kerja Nyata), mengikuti lab di lapangan kalau yang sosial itu. Kan itu banyak kami terapkan pada dunia-dunia kerja, model magang segala macam. Prinsipnya itu sudah kami terapkan, Cuma porsinya yang masih banyak teoritik di kelas. Kan gitu,” ujar Subanda.

Terkait akreditasi, misalnya dengan sekian kali pertemuan, ruangan yang harus diatur, absensi dan segala macam aturan-aturan Dikti di BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ini, dinilai menjadi penyebab aktivitas di kampus lebih banyak bersifat administrasi. Dosen juga harus berkutat dengan administrasi, bukan subtansi keilmuannya.

Inilah yang membuat kampus terbelenggu dalam hal-hal administrasi pada hal-hal yang bersifat regulasi. Apa dampaknya? Pengembangan dan kebebasan mahasiswa, serta ekspresi dosen untuk berkarya menjadi lemah. Sehingga dengan memaknai konsep kampus merdeka ini, kata Subanda, lebih memberikan ruang untuk berekspresi, ekselerasi mahasiswa dalam berkarya di dunia kerja, dan dosen semakin banyak berkarya tanpa dibelenggu oleh hal-hal administrasi.

“Sekarang dengan ada ini (Kebijakan kampus merdeka) kami akan sambut baik gitu. Tapi saya tetap berharap sentuhan-sentuhan langsung (Tatap muka) itu juga penting. Berbasis IT (Teknologi Informasi) kayaknya juga belum ya. Harus ada tatap muka, sentuhan-sentuhan yang bersifat manusiawi. Itu kayaknya memang harus dijalankan,” terangnya.

Subanda mengakui bahwa kebijakan Nadiem ini layaknya shortcut bagi PTS. Namun detail teknisnya belum dirasakan karena masih berupa kebijakan. Sehingga perlu adanya penjelasan beberapa hal secara teknis (Petunjuk teknis atau juknis). Karena terkadang kebijakan yang terlihat ringan, justru nantinya sulit untuk dilaksanakan.

“Nah, artinya kan kelihatannya sudah melonggarkan jadi shortcut untuk bisa akselerasi kami menjadi lebih cepat. Jangan sampai nanti petunjuk teknis itu yang menjadi gagal paham. Malah nanti interpretasinya berbeda-beda antara yang menangani itu. Misalnya di tingkat Kopertis ke layanan Dikti itu nanti malah kita jadi ribet lagi. Harus apa yang menjadi kebijakan itu dibuat petunjuk teknis yang lebih gampang kita pahami, dan sekaligus itu memberikan ruang mempercepat gitu,” jelasnya.

Pihaknya juga mengakui, saat ini banyak para lulusan sarjana justru bekerja di luar kompetensi ijazah yang mereka miliki. Mereka sering kali tidak mendapatkan kerja sesuai dengan ijazahnya. Dunia kerja terkadang mencari tenaga kerja karena hubungan relasi, rekomendasi, pendekatan lobi, dan lainnya. Begitu mendapatkan tenaga kerja meski ijazahnya tak sesuai, mereka akan dilatih lagi.

“Aspek politik itu kan bisa dikurangi. Kalau bisa ya. Kalau kita konsisten ya,” harapnya.

Kebijakan kampus merdeka ini diharapkan bisa mengingkatkan dan ada kolaborasi antara dunia kerja, industri, serta kampus. Sehingga mahasiswa menjadi siap pakai dan kerja. Pembekalan di kampus juga relevan dengan yang diperlukan.

“Ini banyak hal yang diuntungkan. Bagi kami, angkatan tenaga kerja kami yang menjadi alumni akan terserap di dunia kerja mengurangi pengangguran. Yang bagi dunia industri itu akan mendapatkan tenaga kerja yang sudah relevan. Karena itu yang diperlukan. Bahwa sinergisitas ini akan dibangun terus mengikuti tuntutan kerja, kurikulum juga akan mengikuti itu. Jadi secara bersama-sama diuntungkan. Lebih diuntungkan,” jelasnya.