Terimbas Sistem Zonasi, SMP Swasta di Klungkung Terancam Tutup

24 Jun 2019, 18:20 WIB

IDN Times/Wayan Antara

Klungkung, IDN Times - Sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini semakin membuat Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Klungkung kian terpuruk. SMP PGRI Semarapura misalnya.

Satu-satunya SMP Swasta di Klungkung ini semenjak setahun terakhir, atau sejak diterapkannya sistem zonasi sangat kesulitan mendapatkan siswa. Jika tahun ini mendapat kurang dari 20 siswa, tidak menutup kemungkinan sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1955 ini ditutup secara total.

1. Hanya ada 21 siswa di SMP PGRI Semarapura

IDN Times/Wayan Antara

Puluhan tahun telah berdiri, saat ini SMP PGRI Klungkung hanya terdapat 21 siswa. Keseluruhannya merupakan anak-anak panti asuhan asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemerosotan jumlah siswa ini dirasakan sejak tahun ajaran 2018-2019, atau ketika diberlakukannya sistem zonasi.

"Sekolah SMP negeri di setiap kecamatan terus bertambah. Belum lagi ada sistem zonasi ini, membuat sekolah kami semakin sulit bersaing untuk dapatkam siswa," ujar Guru Matematika di SMP PGRI Klungkung, Cokorda Istri Raka, Senin (24/6).

Pihaknya menyadari, orangtua siswa pasti memprioritaskan anaknya untuk masuk di sekolah negeri. Namun setidaknya, sistem yang dibuat tidak harus sampai mematikan sekolah swasta.

2. Guru honorer hanya mampu digaji Rp125 ribu per bulan

Minimnya jumlah siswa dalam setahun terakhir, membuat pihak SMP PGRI Semarapura menarik Sumbangan Pendidikan Sekolah (SPP) ke siswa sebesar Rp50 ribu setiap bulan. Upaya ini dilakukan karena minimnya siswa, membuat operasional sekolah sulit dilakukan.

"Dulu saat siswa banyak masih tertutupi dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi sekarang karena siswa sedikit, kami harus bebankan SPP Rp50 ribu setiap bulannya," ungkapnya.

Minimnya jumlah siswa ini berpengaruh juga terhadap gaji guru honorer di SMP PGRI Semarapura. Dalam sebulan, 21 guru honorer di sana hanya mampu digaji Rp125 ribu setiap bulannya.

"Dalam aturannya, sebenarnya digaji Rp 25 ribu/jam belajar. Tapi karena kemampuan sekolah, ya per bulan dibayar Rp125 ribu saja," ungkapnya.

3 . Terancam tutup jika mendapat kurang dari 20 siswa

IDN Times/Wayan Antara

Nasib sekolah pun tergantung pada PPDB yang akan dibuka hari ini, tanggal 24 hingga 26 Juni mendatang. Jika mendapat kurang dari 20 siswa, tidak menutup kemungkinan sekolah ini akan tutup.

"Dalam ketentuan, mendapatkan BOS minimal harus memiliki 20 siswa," ungkapnya.

Ia pun berharap, Disdik dapat segera mencari solusi terkait masalah ini. Sehingga sekolah swasta dapat turut bersaing dan dapat ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan.

4. Sudah melakukan upaya dukungan ke sekolah swasta

IDN Times/Wayan Antara

Terkait nasib SMP PGRI, Kadis Pendidikan Klungkung, I Dewa Gde Darmawan, mengaku telah melakukan upaya agar SMP swasta dapat tetap bersaing dengan sekolah negeri. Misalnya menempatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan berbagai bantuan.

"Jikapun ada siswa yang dikembalikan, kami siap menampung dan pastikan semua dapat sekolah negeri," ungkap Darmawan.

Pihaknya juga memastikan seluruh siswa SMP di Klungkung tertampung di sekolah negeri. Bahkan pihaknya tengah berupaya menampung beberapa siswa yang enggan melanjutkan sekolah.