Kebijakan Mendikbud, Rektor Stikom Bali Pertanyakan Antrean Akreditasi

Dadang menilai, akreditasi memang memberatkan karena dilakukan lima tahun sekali dan adanya kendala masalah anggaran di BAN-PT. Di mana adanya aturan bahwa pihak kampus tidak bisa mewisuda mahasiswanya sebelum akreditasi tersebut keluar.

“Masalah anggaran di BAN–PT tapi yang kena imbas adalah kampus dan mahasiswa. Itu kan yang salah pemerintah, anggaran tidak tersedia tapi yang kena imbas kampus perguruan tinggi maupun swasta. Karena tidak boleh mewisuda kalau akreditasinya belum keluar. Padahal yang salah pemerintah itu kenapa anggaran tidak tersedia,” jelasnya.

Dengan alasan tidak adanya anggaran untuk visitasi (Kunjungan) di BAN-PT, menyebabkan antrean sebanyak 8500 program studi di seluruh kampus Indonesia. Termasuk program studi di ITB Stikom Bali yang mengantre selama setahun lebih, hingga saat ini belum divisitasi oleh pihak BAN-P.T.

Dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka, maka lanjut Dadang, yang belum divisitasi oleh BAN-PT secara otomatis berlaku akreditasi yang lama dan berlaku untuk 10 tahun (Dari semula 5 tahun). Kemudian yang belum melakukan terakreditasi namun sudah berizin, secara otomatis menjadi akreditasi minimal yaitu Baik, yang dilambangkan dengan huruf C.

“Ini kan jadi menyenangkan kampus-kampus kita. Jadi tidak ada lagi mahasiswa ditunda wisudanya karena akreditasinya belum turun gara-gara pemerintah tidak ada anggaran. Jadi sekarang udah senangkan kita,” katanya.

Jika kebijakan yang dibuat oleh Nadiem ini berlaku, Dadang akan memberikan kemudahan bagi kampus yang ingin membuka program studi baru. Karena selama ini banyak program studi yang disebutnya sudah usang.

“Dengan adanya kebebasan itu kita diuntungkan juga supaya banyak mahasiswa yang kuliah sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri,” terang Dadang.

ITB Stikom Bali sendiri sudah memiliki lima Program Studi di antaranya S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Bisnis Digital, dan D3 Manajemen Informatika.

“Ya pastilah ke depan karena sudah ditugasi begitu, kan kita kan kampus yang berakreditasi A dan B boleh (Membuat) program studi sendiri sekarang. Cuma kan teknisnya nggak tahu. Nanti apakah masih perlu izin dari Kementerian atau dari mana ini. Kalau masih perlu izin kan masih ada birokrasi lagi kan?” ungkapnya.

Beberapa rencana Program Studi yang ingin dibuka di ITB Stikom Bali di antaranya Digital Perpajakan, Digital Akuntansi dan lainnya.

“Pokoknya yang berbau-bau digitallah yang kami buka. Kan sekarang sudah zamannya digital semua,” ucapnya sambil tertawa.

Terkait program belajar di luar kampus, pihaknya menilai ITB Stikom Bali sudah melakukan hal tersebut sejak lama. Yakni selama satu semester. Selain para mahasiswa bisa magang di Taiwan dan Jepang selama satu sampai tiga tahun.

“Banyak (Industri) yang telah kerja sama dengan ITB Stikom Bali. Ada 200-an kalau nggak salah,” tegasnya.

Setiap tahunnya kampus ini meluluskan setidaknya 1000 mahasiswa, dengan total penerimaan sebanyak 1300 mahasiswa. Target penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020 direncanakan sesuai angka tahunnya. yaitu 2020 mahasiswa.

“Sudah B semua. Ada satu yang reakreditasi akan jadi A sudah setahun lalu belum turun-turun. Kendalanya di sana itu BAN-PT tidak ada anggaran. Ada 8500 program studi termasuk Stikom yang antre untuk divisitasi, kan gitu. Sebelum visitasi kan mereka tidak mau keluarkan SK (Surat Keputusan), gitu. Untungnya Stikom ini mau reakreditasi menjadi A, tapi belum divisit-visit,” jelasnya lagi.