Kepsek SMA/SMK/SLB se-Bali Dapat Tunjangan Rp6,25 Juta Bikin Cemburu

Menurutnya, kebijakan ini merupakan ide yang sangat bagus. Termasuk para kepala sekolah pasti merespon baik atas kebijakan ini. Akan tetapi, kebijakan ini juga membuat beberapa pihak lainnya cemburu.

“Cuman ada yang cemburu ini. Itu kan tingkat SLTA,SMK, SMA saja. Yang di bawah itu, yang SMP SD dan seterusnya cemburu. Kenapa tidak semuanya? Kenapa hanya tingkat SMA, SMK gitu. Gitu ada yang cemburu,” jelasnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (7/11) pagi.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Bali tidak setengah hati dalam membuat kebijakan. Dampaknya semakin tidak baik bagi kepala sekolah lain jika tidak segera disikapi oleh pemerintah daerah tingkat II, yakni Kabupaten/Kota.

“Ini kan nampak gak bagus bagi kepala sekolah-kepala sekolah di bawah itu,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus segera merespon kebijakan itu agar tidak ada yang ngambul (Marah). Pihaknya mengkhawatirkan dampak selanjutnya kepada para siswa, apalagi Gubernur Koster secara terang-terangan mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Bali unggul.

“SDM Bali unggul bukan di situ saja. Di samping SLTA, SMK, SMA itu juga harus diperhatikan. Karena guru kata kunci menciptakan SDM unggul. Oleh karena itu harus perhatiannya jangan sepenggal-sepenggal begini. Jangan setengah hati begini. Harus semua. Katanya dari hulu sampai hilir. Kan katanya Pak Koster begitu,” terangnya.

Kebijakan ini diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Lalu bagaimana yang swasta? Suarta menyampaikan, pihak swasta akan menyesuaikan, namun tidak secepat PNS. Swasta akan menyesuaikan dengan kemampuan daripada penyelenggara, dalam hal ini yayasan.

“Dilema di situ. Dilema. Ya dilema. Bagi yayasan-yayasan pendidikan yang tidak mempunyai kemampuan maksimal, ini dilemanya di situ. Tetapi biasanya kepala sekolah itu memaklumi kondisi seperti itu. Sangat memaklumi,” ucapnya.

Sehingga perlu duduk bersama untuk membahas masalah ini. Di satu sisi, kepala sekolah memang harus mendapatkan perhatian. Namun di sisi lain, badan penyelenggara atau yayasan juga harus menyikapi imbauan kebijakan Gubernur yang memberikan kenaikan tunjangan itu.

Ditanyai kenaikan ini wajar atau tidak, Suarta menyampaikan bahwa Gubernur sendiri sudah konsen untuk menciptakan SDM unggul, sehingga terjadi perubahan reformasi mental.

“Wajar saja itu. Wajar diperhatikan. Karena kami ingin, Pak Gubernur ingin SDM Bali unggul. Gitu ya,” terangnya.

Pihaknya berpesan agar para kepala sekolah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Tingkat I agar menyikapi dengan sikap positif. Tingkatkan kinerja dalam kerangka SDM unggul dengan inovasi-inovasi baru.