Guru Kontrak yang Mengajar di Bawah 2,5 Tahun Tak Dapat Dana BOS

Wayan Gunawan menjelaskan pada kebijakan sebelumnya, dana BOS dialokasikan untuk belanja pegawai hanya sekitar 15 persen, belanja barang dan jasa 60 persen, dan sisanya belanja modal. Kendalanya adalah bagi sekolah yang tidak membutuhkan belanja buku, otomatis dana BOS tersebut tidak bisa dicairkan. Begitu juga untuk belanja pegawai yang porsinya hanya 15 persen, nilainya dianggap kecil.

Namun melalui kebijakan BOS yang baru ini, belanja pegawai bisa mencapai 50 persen. Nah, kebijakan itulah yang dinilainya bisa membantu pembiayaan sekolah terkait tenaga kependidikan di luar guru-guru (Tenaga pendidik kontrak).

“Kami sudah ngobrol-ngobrol dengan Kepala Sekolah. Kan istilahnya dengan adanya keleluasaan bagi sekolah itu satu. Tentunya akan memudahkan bagi sekolah untuk mengelola. Nah, di samping memudahkan tentunya kan ada tanggung jawab yang lebih tentunya di sana. Karena pengelolaan keuangan itu kan berkaitan dengan tanggung jawab nantinya,” jelasnya kepada IDN Times, Senin (17/2) lalu.

Pihaknya menyebutkan, selama ini pembiayaan tenaga pendidik kontrak nilainya cukup kecil. Sekarang dengan adanya kebijakan BOS baru ini, angkanya bisa disesuaikan.

“Dalam arti ditingkatkanlah, sehingga kesejahteraan nanti teman-teman di sekolah itu bisa lebih ditingkatkan,” jelas Wayan Gunawan.

Ambil contoh di Kota Denpasar saja. Guru kontrak dibayar Rp80 ribu per satu jam pelajaran (55 menit). Sehingga apabila mereka mengajar sekitar 24 jam sebagai guru kelas, setidaknya honor yang mereka terima sebesar Rp1,92 juta.

“Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kami bayar. Nah itulah kurang lebih penghasilan mereka,” terangnya.

Meski kebijakan Merdeka Belajar telah menetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk membiayai gaji kontrak (Honorer), namun dunia pendidikan di Kota Denpasar yang mendapatkan kendala baru. Yaitu terkait NUPTK.

“Nah cuman masalahnya sekarang, persyaratan itu harus ada NUPTK gitu. Nah itu yang sedang kami bicarakan bagaimana solusinya. Takut juga, nanti kepala sekolah salah kalau membayar yang tidak memiliki NUPTK gitu. Itu persoalan kami terkait dana BOS,” kata Wayan Gunawan.

Sejauh ini, Wayan Gunawan mengaku banyak guru kontrak di Denpasar yang belum mengantongi NUPTK. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan NUPTK tersebut adalah telah mengajar selama lima semester atau 2,5 tahun. Sementara di Kota Denpasar, para guru kontrak ini baru tertangani pada tahun 2018. Sehingga tidak cukup waktunya untuk memenuhi syarat tersebut.

“Berarti kan baru dua tahun kuranglah mereka. Sedikit. Belum ada 2,5 (Tahun). Sudah-sudah memproses NUPTK mereka tapi belum disetujui, karena syaratnya belum terpenuhi. Kondisi Denpasar,” jelasnya.